Hari Pertama, Kabapas Baru Watampone Turun Langsung Meninjau dan Melayani Klien


Watampone - Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone Andy Gunawan Turun langsung Memantau kegiatan kerja para Pegawai di lingkungan Bapas Watampone. Peninjauan ini dilakukan dengan tatap muka dan perbincangan ringan persoalan aturan dan kebijakan bersama pegawai di Lingkungan Bapas Watampone (28/02/2019).

Telah diketahui sebelumnya, Andy Gunawan Merupakan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone yang baru-baru ini dilantik di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel Menggantikan Plt Abdul Waris. Tak hanya memantau kegiatan kerja pegawai, Andy gunawan turun langsung meminta kepada Kasubsi BKD untuk melayani Klien Pemasyarakatan yang baru saja mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Andy langsung memberikan arahan sembari melakukan wawancara singkat bersama klien. Hal ini dilakukan Andy agar lebih dekat dan objektif mengamati pelaksanaan pelayanan Klien. 

“Kamu ini kalo sudah dapat PB Harus ikut bimbingan keterampilan yah. Kalo bisa setelah bebas, kamu menikah biar ada yang urus, dan tidak macam-macam lagi diluar sana, apalagi pelanggaran kamu ini menyangkut perlindungan anak, Vonisnya lumayan tinggi, kalo sudah ada istri sudah terjamin kamu, dan paling penting jangan lagi melakukan tindak pidana.” Tutur Andy Gunawan kepada Klien Bapas.

Setelah memberikan beberapa arahan kepada klien, Andy Gunawan yang juga pernah menjadi Kepala Rutan Kelas II Kendari kembali Menyerahkan Kepada Kasubsi BKD, Hamzah untuk ditindaklanjuti dan diberikan penjelasan terkait Hak, Kewajiban dan Sanksi Klien Bapas. Klien (IR) merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas III Bontang Yang dilimpahkan ke Bapas Kelas II Watampone untuk pelaksanaan Bimbingan. IR akan menjalani masa percobaan sebagai Klien Bapas Watampone sampai 2022 dan akan menjalani masa bimbingan di bawah pengawasan Bapas Watampone.

“Kewajiban kamu sebagai klien adalah wajib lapor, dan mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan Bapas, kalau bisa juga ikut aktif dalam tiap bimbingan yang kami laksanakan  biar kamu juga punya keterampilan lebih, dan tidak melakukan tindak pidana lagi ingat pesan Bapak Kabapas jangan terjerumus lagi seperti dulu” Tutup Kasubsi BKD, Hamzah saat Memberi Arahan.
Share:

PK Bapas "Lembur", Terima Klien ba'da Maghrib



Watampone - Menjadi seorang Pembimbing Kemasyarakatan bukan perkara mudah, selain bertugas di "Lapangan" jabatan ini juga terkadang dituntut menjadi pelayan yang siap siaga dengan sikap yang tulus dan tanpa pamrih melayani klien dalam pemenuhan hak asasi Manusia. Hamsah dan Abdul ghafur yang masing-masing bertugas di Bapas watampone telah menunjukkan dedikasinya untuk melayani klien pemasyarakatan. Hal ini dibuktikan dengan setia menunggu klien pemasyarakatan yang akan serah terima dari LPKA Parepare, tak tanggung-tanggung disaat seluruh pegawai sudah bertemu dengan keluarga masing-masing dirumah, kedua petugas pemasyarakatan ini menunggu klien  hingga ba'da maghrib (26/02).

"Kemarin kami menunggu sampai jam 8 malam baru kelar, kasian juga kalo haknya tidak terpenuhi, kita dituntut untuk siaga soal pelayanan. Ini sudah profesi, saya sudah dinas sejak tahun 1992, ini perkara biasa" ungkap Hamzah yang merupakan Kasubsi BKD Bapas Watampone.

Telah diketahui sebelumnya klien (SW) Merupakan WBP yang dipindahkan dari Rutan Watansoppeng ke LPKA Parepare dengan Alasan over crowded dan masa pidana yang cukup tinggi yakni 4 tahun dengan tindak pidana Narkotika.

"Saya sangat berterimakasih, saya sampai ditunggu seperti ini. Apalagi ini bukan jam dinas kantor." ungkap SW.

Serah terima klien merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan oleh klien dan petugas balai pemasyarakatan untuk melakukan pendataan, registrasi dan pengambilan sidik jari guna menginventarisir data klien dan sebagai salah satu instrumen untuk menentukan program bimbingan dan kontrol terhadap kewajiban klien sebagai wajib lapor.

"Alhamdulilah tugas kami terlaksana, meski harus menunggu lumayan lama di luar jam dinas namun kami puas karena tugas terlaksana dengan baik. Apalagi ini soal pemenuhan hak klien untuk mendapatkan pengetahuan terkait statusnya sbagai klien bimbingan Bapas watampone" tutur Ghofur yang merupakan salah satu PK Bapas watampone.
Share:

Sidangkan 6 Litmas, Plt Kabapas, Anjurkan Saran dan kritik yang membangun dari seluruh pegawai



Watampone 21 Februari 2019

Bapas kelas II Watampone kembali menggelar sidang TPP. Hal yang menjadi pokok persoalan pembahasan dalam sidang TPP yang digelar kali ini menyangkut tentang rekomendasi bagi klien yang akan mendapatkan Pembebasan bersyarat dan pembimbingan di dalam Lapas dan rutan.

" Saya sangat senang ada Forum seperti ini yang rutin dilaksanakan, artinya kita mau berubah lebih baik. Sidang TPP ini seharusnya menjadikan kita semangat untuk belajar hal-hal baru. Apalagi banyak pemikir-pemikir muda seperti adik-adik kita yang baru, bisa saling tukar gagasan dan kritik yang membangun. Seluruh yang hadiri disini harus memberi saran terbaiknya. Sidang ini memang ajangnya perbaikan jadi kita harus membuka diri" tutur Plt Kabapas, Abdul Waris saat memberikan arahan di sidang TPP.

Telah diketahui sebelumnya, sidang TPP menjadi agenda rutin yang dilaksanakan di Bapas watampone. Sidang ini menjadi wahana pengambilan keputusan untuk memberikan rekomendasi kepada klien Bapas Watampone baik dalam bentuk rekomendasi Pembebasan bersyarat, Cuti Bersyarat maupun Pembimbingan dalam Lapas untuk Warga Binaan dalam bentuk Litmas.

"Silahkan diberikan saran dan kritik untuk rekomendasi bimbingan klien kita, selama itu baik dan tidak melanggar aturan kita harus diskusikan sama-sama" tegas Ketua Sidang TPP, Hamsah saat membuka Sidang
Sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00-11.00 Wita membahas 4 Litmas Pembebasan bersyarat, dan 2 Litmas Pembimbingan dalam Lapas dan rutan. Sidang dihadiri oleh Tim pengamat Pemasyarakatan dan JFT PK/APK Bapas Watampone yang bersangkutan.

"Mari kita sama-sama membangun persepsi yang lebih berkualitas dari sebelumnya, mulai dari pembinaan tahap awal sampai After Care. lewat sidang TPP diskusi dan pengetahuan baru bisa berkembang. Hingga rekomendasi kita tepat sasaran untuk klien" Tutur Sekretaris TPP, Fachrurrozy Akmal Dalam forum Sidang.
Share:

Diklat E-Learning Hari Pertama, Dua Pegawai Bapas Watampone Raih Nilai Sempurna

Pada hari Selasa 19 Februari 2019 dua orang staf Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone yaitu Suardi SH. dan Khari Susanto, S.Psi mengikuti online course dengan materi Hakikat Reformasi Birokrasi. Online course ini merupakan salah satu kegiatan dari diklat E-learning yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM.

Materi Hakekat Reformasi Birokrasi pada online course ini diselenggarkan dari pukul 08.00 hingga pukul 17.00. materi tersebut difasilitasi oleh Pengajar dari BPSDM Kemenkumham RI yaitu Dahlan pasaribu, SH.MH. dan Dra. Dede Erni kartikawati, M.Si. peserta melakukan diskusi online melalui forum diskusi online yang dibuat BPSDM.

Peserta melakukan diskusi dengan tema "Kendala-kendala Reformasi Birokrasi di UPT masing-masing?". Setelah melakukan diskusi peserta diwajibkan mengikuti ujian hakekat RB sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan Grading Method yaitu peserta diberi kesempatan untuk mengulang ujian guna mendapatkan nilai tertinggi.

Pada ujian yang diberikan, kedua staf Bapas Kelas II Watampone yang mengikuti pelatihan mendapatkan nilai sempurna untuk ujian Hakekat Reformasi Birokrasi dengan menjawab benar 50 soal yang diberikan. "menurut saya pelatihan ini sangat efektif dan efisien karena dapat dilaksanakan di tempat kerja, hemat biaya dan waktu. Selain itu forum diskusinya menarik dan mendapat respon yang baik dari fasilitator maupun sesama rekan diklat. Saya berharap saya bisa turut andil dalam reformasi birokrasi di instansi saya" tegas Suardi yang ditemui setelah ujiannya.
Share:

Kumpulkan Informasi Klien di Watansoppeng, PK Bapas Tempuh Jarak 130KM


Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dimaksudkan untuk mengemukakan kondisi Klien selama menjalani pembinaan serta kelayakan penjamin dan pihak keluarga sebagai bahan evaluasi atas usulan Cuti Bersyarat maupun Pembebasan Bersayarat Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk mendeskripsikan keadaan klien dilakukan pengumpulan data/informasi melalui wawancara, observasi dan kajian literatur. Sumber informasi dalam pengumpulan data/informasi ini meliputi keterangan dari Klien, keluarga klien, petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Enrekang serta laporan perkembangan Pembinaan Klien selama menjalani pembinaan di Rutan.

Hal itu seperti yang dilakukan oleh Petugas Pembimbimng Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Watampone di Kabupaten Soppeng. Petugas PK Bapas Watampone pertama mengumpulkan data primer serta melakukan interview di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng (18/02) terhadap WBP atau Klien yang beralamat di Marioriawa Kab. Soppeng, dalam interview tersebut, PK memberikan pertanyaan yang berkaitan riwayat pendidikan dan lain-lain terkait kondisi perkembangan Klien selama di Rutan Watansoppeng, selanjutnya PK Bapas menuju tempat alamat Penjamin Klien yang merupakan kakak kandung klien, bertempat di Kelurahan Kaca yang berjarak lebih kurang 56 km dari Rutan Watansoppeng, dalam interview dengan penjamin Petugas PK juga menanyakan beberapa hal terkait riwayat kelahiran klien, pertumbuhan fisik, pendidikan dalam keluarga, tingkah laku, relasi sosial dll. 

Masih di lokasi yang sama Petugas juga menemui Bapak Lurah Kaca, Bapak Sudarmono, S.S. dalam kesempatan ini Petugas PK menjelaskan prosedur Pembebasan Bersyarat (PB) yang akan dijalani Klien serta mengambil data-data demografis Kelurahan Kaca. Sudarmono menjelaskan pada prinsipnya pergaulan di Kelurahan Kaca cukup harmonis sehingga untuk melaksanakan bimbingan lanjutan terhadap klien bisa terlaksana dengan baik. Sudarmono yang juga lulusan pesantren sangat mengapresiasi program bimbingan kerohanian terhadap klien dan mengingatkan bahwa satu satunya tempat kembali ketika orang tersesat adalah Allah SWT.
Share:

Penelitian Kemasyarakatan yang Objektif dan Reliabel, Upaya PK dalam Re-Integrasi WPB ke Masyarakat




Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. hal itulah yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Pemasyarakatan 1995. 

Undang-undang Pemasyarakatan (UU PAS) ini memberikan arahan tentang beberapa point diantaranya; bahwa terkait pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ada tiga aspek yang mempunyai peran penting, Petugas Pemasyarakatan termasuk di dalamnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pembina, Narapidana sebagai yang dibina dan Masyarakat sebagai tempat dimana WBP yang akan bebas nantinya akan melangsungkan kehidupannya sebagai pribadi baru yang baik dan bertanggung jawab.

Seluruh elemen dalam pemasyarakatan secara optimal berusaha memberikan kinerja yang terbaik guna mewujudkan amanat UU PAS, tidak terkecuali Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Peran PK mempunyai posisi penting dalam mewujudkan tujuan proses re-Integrasi Sosial WPB ke dalam masyarakat. 

Salah satu peran PK dalam hal ini adalah melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk menggali data penting terkait kesiapan masyarakat dalam menerima kembali Warganya. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan petugas PK adalah berkoordinasi dengan aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Petugas PK Bapas Kelas II Watampone di Desa Lompulle Kabupaten Soppeng (14/02/2019), Petugas PK melakukan Koordinasi terkait usulan Pembebasan Bersayarat (PB) warga Desa Lompulle yang sedang menjalani hukumannya di Lapas Kelas IIA Watampone. 
"Saya berterimkasih dan bersedia menerima kembali warga saya tersebut, serta akan ikut serta membantu mengawasi dan mebimbing selama menjalani masa percobaan dalam program PB yang akan dijalaninya nanti." ungkap Andi Amri, Kepala Desa Lompulle yang ditemui di Kantornya.

Pada kesempatan yang lain petugas PK Bapas Kelas II Watampone juga menemui Kepala Desa Maccile di Kabupaten Soppeng, Suherman (15/02/2019), hal ini juga terkait Cuti Bersyarat (CB) yang akan dijalani warganya yang sedang menjalani pidanya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Enrekang, senada dengan Andi Amri, Suherman juga mendukung sepenuhnya Program CB yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya membimbing orang yang tersesat ke jalan yang lebih baik serta menjadi masyarakat yang berguna bagi nusa dan bangsa kelak. (Afu-Red)
Share:

Anak Berkonflik dengan Hukum, PK Bapas Melakukan Pendampingan Tahap II di Kejaksaan Negeri Bone

Watampone 18 Februari 2019

Salah seorang Siswa SMA di salah satu sekolah di Kota Watampone nekat melakukan tindak pidana Pencurian satu unit Motor Yamaha Mio Sporty milik AB bersama temannya WH (17) melakukan pencurian motor dan menjual nya kepada salah satu penadah, KM (27/1)

Perkara yang melibatkan WH saat ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bone. "Kami dari Kejaksaan akan titip 5 hari dulu di Lembaga Pemasyarakatan, sembari menunggu persidangan. Anak ini sudah berusia 17 tahun, ancamannya juga diatas 7 tahun. Insya Allah sejak tanggal 18 sampai 22 Februari kami titip di Lembaga Pemasyarakatan." tutur Sulwahidah S.H Jaksa yang menangani kasus WH

Berdasarkan informasi yang dihimpun sebelumnya, WH diduga malanggar pasal 363 ayat (1) butir ke-4e dan butir ke-5e KUHPidana tentang Pencurian. Anak Pelaku diancam dengan pidana penjara 7 tahun.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi perhatian khusus oleh para penegak hukum, dalam hal ini Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone mempunyai peran besar dalam memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam rangka perlindungan terhadap hak anak.

"
Kami Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Watampone akan merekomendasikan pidana pengawasan, mengingat anak tersebut masih sekolah, dan duduk dibangku kelas 3 SMA. Kami berharap anak ini masih bisa melanjutkan pendidikannya. WH sudah kelas 3 SMA, Apalagi mengingat ABH ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebentar lagi ujian nasional, kami berharap masa depan anak yang berhadapan dengan hukum tetap menjadi perhatian semua pihak, kita berpegang pada prinsip Restoratif Justice" Tegas PK Bapas H. Alias, SE. saat ditemui oleh tim Humas (18/02) 

Selanjutnya, Kasus pencurian yang melibatkan anak dibawah umur ini menunggu gelar sidang di Pengadilan Negeri Watampone, dan setiap prosesnya akan terus didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Watampone.
Share:

Gelar Kerja bakti Di lingkungan Bapas, Kasubsi BKD : Angin segar buat kami


Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Seluruh pegawai Bapas Watampone melaksanakan kegiatan kerja bakti sekaligus pemugaran Aset-aset kantor. Dibawah Arahan Plt. Bapas Watampone, seluruh karyawan antusisas melakukan pemugaran gedung dan perawatan barang inventaris Bapas Watampone.

"Kami mendapat angin segar berkat arahan Plt Kabapas, selain agenda pemugaran, ini juga menjadi pelajaran kita bersama untuk terus merawat rumah kita" ungkap Kasubsi BKD, Hamzah saat ditemui oleh tim humas.

Agenda pemugaran fasilitas kantor Bapas Watampone berjalan dengan lancar yang di selingi dengan silaturahmi antar pegawai dan Ibu-ibu Dharma Wanita di lingkungan Bapas Watampone.

"Kantor kami menjadi lebih segar, para pegawai juga antusias melaksanakan tugas karena kami melihat contoh langsung dilapangan, Plt. Kabapas turun langsung mengecat dan menyapu, kami malu kalo tidak turut serta" ungkap suardi yang ditemui di sela-sela kesibukannya saat ditugaskan melakukan pemugaran mushallah Bapas watampone.

"Sejak di pimpin oleh Bapak Abdul Waris, Bapas watampone terus berbenah dan menata diri. Mulai dari administrasi, SOP kantor hingga inventaris terus dibenahi. Apalagi memang pak Waris ini dikenal dengan sikap ramah namun disiplin dan teratur dalam memimpin" Ungkap Joni salah satu pegawai Bapas Watampone 

Jumat bersih di lingkungan kantor Bapas Watampone merupakan agenda berkesinambungan yang akan terus dilaksanakan tiap minggunya. Kegiatan minggu ini ditutup dengan makan bersama pegawai dan Dharma Wanita di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone.
Share:

Home Visit; Bukan Sekedar mengunjungi Keluarga Klien!

Dimasyarakat mungkin belum terlalu familiar istilah pembimbing kemasyarakatan (PK) hal itu tercermin dari berbagai ungkapan masyarakat yg masih memakai istilah sipir, pegawai Lembaga.  Padahal antara tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan petugas pemasyarakatan yang lain mempunyai hirarki yang berjalan sesuai dengan peruntukannya masing-masing.
Salah satu tugas pokok PK adalah melakukan penelitian kemasyarakatan yang bertujuan untuk memperoleh data dalam proses re-integrasi sosial narapidana. Terkait  dengan hal tersebut dalam beberapa kesempatan  Plt. KaBapas Kelas II Watampone Abdul Waris menghimbau kepada seluruh ASN Bapas Watampone untuk menjadi petugas PK yang berintegritas serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan sehingga bisa menghasilkan penelitian kemasyarakatan yang berkualitas.
Lebih lanjut petugas PK dituntut untuk menghadirkan data objektif yang sesuai kondisi sebenarnya yang ada di lapangan dengan  mengunjungi tempat penjamin (home visit), tokoh masyarakat serta aparat pemerintah. Hal tersebut dilakukan karena proses re-integrasi merupakan tanggung jawab semua pihak sehingga membutuhkan koordinasi serta kerjasama yang baik.

Sejalan dengan hal tersebut PK Bapas Watampone dalam kesempatan kali ini melakukan kunjungan ke wilayah kerja Bapas yang berada di Kabupaten Soppeng tepatnya di Akkampeng dalam kesempatan tersebut petugas PK melihat secara langsung dan bertanya terkait kondisi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan terhadap seorang klien yang sekarang berada di Rutan Enrekang.(Afu. Red)
Share:

Gelar sidang TPP, Plt. KaBAPAS : Jadikan ini Sebagai Ajang Tukar Gagasan!


Watampone, 14 Februari 2019.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone Kembali menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Sidang dihadiri oleh Plt Bapas Watampone Abdul Waris, Ketua sidang TPP dalam hal ini kasubsi BKD Hamsah dan JFT PK dan APK Bapas Watampone.

"Sidang TPP ini harus menjadi sarana bertukar gagasan, dan juga menjadi bentuk tanggungjawab pengawasan kita terhadap klien yang kita bimbing" tutur Abdul Waris saat memberikan arahan di sidang TPP.

Sidang yang digelar kali ini menyangkut usul pencabutan Pembebasan bersyarat Klien yang melanggar pada masa reintegrasi sosial. 
"Kami selaku PK yang menangani kasus ini mengusulkan agar PB saudara AN dan AS Dicabut, hal ini sebenarnya sudah sangat layak dan sesuai bunyi aturan Permenkumham No 3 Tahun 2018. Karena tindak pidana sudah 3 kali berulang, belum lagi tanggapan masyarakat yang dibuat resah, saya baru saja mendapat keluhan langsung dari masyarakat" ungkap H. Alias salah satu PK Bapas Watampone ditengah-tengah sidang TPP.

Telah diketahui sebelumnya PK Bapas watampone telah melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran yang dilakukan klien pada masa percobaan. Masing-masing AN dan AS yang sama-sama melakukan pengulangan tindak pidana Pencurian dan dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) KUHP.

"Jika sudah sesuai payung hukum yang berlaku mari kita sama-sama usulkan pencabutan pak, dan saya rasa kita sepakat dengan hal ini. Apalagi aturan mendukung" tutur sudiarto yang merupakan PK Bapas Watampone.

"Saya rasa kalo sudah 3 kali melakukan tindak pidana itu sudah harus ditindak tegas secepatnya. Ini menyangkut tanggung jawab kita" ungkap Hamsi yang turut hadir di sela-sela sidang TPP

Sidang yang digelar sejak pukul 08.45 dan berakhir pada pukul 11.00 tersebut menghasilkan keputusan usul pencabutan pembebasan bersyarat bagi AN Dan AS yang dianggap secara sah dan terbukti kembali melanggar. Dan akan diusulkan untuk pencabutan pembebasan bersyarat.

Sidang yang secara rutin terselenggara ini juga merupakan bentuk tindak lanjut rancangan aktualisasi CPNS T.A 2017 tentang Optimalisasi sidang TPP di Bapas Watampone.

"Alhamdulilah berkat arahan pimpinan Bapas saat ini, terlihat dampak yang signifikan terkait optimalisasi pelaksanaan Sidang TPP yang saya rancang kemarin sewaktu masih berstatus sebagai CPNS" Ungkap Suardi yang ditemui di sela-sela kesibukannya.
Share:

Mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Pemuda ini janji tak sentuh narkoba.

 Watampone 14 Februari 2019

Watampone, dua orang klien yang memperoleh Pembebasan bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dari lapas Watampone tiba di Balai Pemasyarakatan dan mendapatkan pengarahan dari petugas Bapas.

"Alhamdulilah, Klien sudah berkelakuan baik selama dilapas, masing-masing klien narkoba (JN) dengan vonis 5 tahun 6 bulan, dan Klien Kasus pembunuhan (SJ) dengan vonis 12 tahun" tutur Baydawi Petugas Lapas Watampone

Telah diketahui sebelumnya, Masing-masing Klien mendapatkan PB Dan CMB dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan akan memperoleh Reintegrasi Sosial di tengah Masyarakat.

"Insya Allah pak, saya berusaha untuk tidak mengulangi kalo saya sudah bebas, tidak maumika sentuh narkoba" Terang JN yang merupakan klien pemasyarakatan.

Klien pemasyarakatan tersebut kemudian diberikan arahan oleh Plt. kepala balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone di ruangannya. "Jalani baik-baik pembebasanmu ini, karena ada syaratnya. untuk kamu yang kasus pembunuhan jangan mudah terpancing emosi dan untuk kamu yang terlibat narkoba, jangan mau digoda oleh nikmat sesaat, nanti hukumanmu berlipat ganda. pesan saya, tetap waspada, patuhi syarat pembebasanmu dan kewajibanmu. intinya kalau anda melanggar, anda akan menjalani lagi masa pidana anda" tutur Abdul Waris.

Setelah pendataan dan serah terima klien, Bapas watampone akan mengadakan pembimbingan dan pengawasan bagi klien yang diprogramkan untuk reintegrasi sosial.


Share:

Dua Klien Bapas Melanggar, PK Bapas Usulkan Cabut PB Kliennya


Watampone, 13 Februari 2019

2 klien bapas watampone yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) dari dirjen pemasyarakatan kembali melanggar, diketahui AN dan AS yang masing-masing mendapatkan Pembebasan bersyarat kembali melanggar.

"AN Sebelumnya mendapatkan Vonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana narkotika, begitupun AS dengan tindak pidana pencurian, Vonisnya juga sama, 2 tahun penjara. Mereka menjalani PB dan kami yang mengawasi, namun ternyata ditengah jalan melanggar lagi" ungkap Umar, yang merupakan PK Bapas watampone

Diketahui, AN merupakan klien bapas watampone dengan rekam jejak tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan kembali melakukan tindak pidana pencurian dalam proses pembebasan bersyaratnya. Sementara AS yang juga merupakan klien bapas watampone merupakan klien yang baru saja bebas bersyarat namun, kembali melakukan tindak pidana serupa (Pencurian).

"Kami sudah adakan pemeriksaan pada masing-masing klien untuk mengusulkan pencabutan PB, hal ini sudah sesuai prosedur dan tugas kami. mereka juga sudah tahu resikonya, karena sebelumnya kami juga sudah jelaskan ke mereka, tapi tetap melanggar, akhirnya kami tindak tegas" ungkap H.Alias, SE salah satu PK Bapas watampone

Terkait pencabutan PB yang dilakukan oleh PK Bapas watampone kasubsi BKD dalam hal Ini Hamsah S.H Memberikan komentarnya "ini menjadi tanggung jawab pengawasan dari kami (Bapas). jika ada yang melanggar, kami harus merujuk ke aturan yang sesuai yakni permenkumham nomor 3 tahun 2018" pungkas Hamsah saat ditemui tim Humas Bapas Watampone.
Share:

Optimalisasi Kerja, BKA Rapat Internal dengan Plt. KaBAPAS



Pada hari Rabu, 13 Februari 2019 bertempat di ruangan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, Plt. Kabapas yaitu Bapak Abdul Waris, mengundang Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA), Andi Masjaya beserta jajaran stafnya untuk mengadakan rapat internal setelah sebelumnya mengundang jajaran pegawai Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa.

Pada rapat tersebut, Plt. Kabapas melakukan evaluasi kinerja para pegawai bagian Sub Seksi Bimbingan Klien Anak serta memberikan arahan dan bimbingan berkaitan dengan rencana kerja di Sub Seksi BKA. Selain membahas permasalahan-permasahan yang terdapat pada Sub Seksi BKA beliau juga meminta saran dan solusi bagaimana caranya menangani masalah tersebut, beliau juga mengingatkan agar kerjasama dalam Sub Seksi BKA dapat terus dijalankan dan ditingkatkan supaya semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan berjalan dengan sebaik-baiknya.
Selanjutnya dalam pengarahannya Plt. Kabapas Kelas II Watampone memaparkan bahwa dengan adanya transparansi dan kerjasama yang padu serta komunikasi yang intens antara pimpinan dan staf maka dapat meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone dapat terlaksana. "Selama dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai PNS di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone terjadinya konflik dan gesekan antara sesama rekan kantor adalah merupakan hal yang biasa terjadi, namun saya berharap agar setiap masalah dapat diatasi secara dewasa dan bijaksana agar tidak menghambat pelaksanaan tugas" tutur Abdul Waris.











Share:

Jangan Jadi PK, Kamu Gak Akan Kuat, Biar Aku Saja!

Watampone, 12 Februari 2019

Banyak cerita menarik ketika menjadi seorang pembimbing kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan. Adakalanya seorang PK harus kehujanan dan kepanasan, Home Visit melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) di lokasi yang terpencil, hingga berhadapan dengan keluarga yang menjadi korban dari Klien Pemasyarakatan. Hal ini tentu menjadi tantangan yang wajib dilaksanakan sebagai seorang pelayan publik.

Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Watampone, Kariady A. Palaloi menunjukkan betapa sulitnya beban dan resiko menjalani profesi sebagai pembimbing kemasyarakatan. Kariady memulai pekerjaan dengan melakukan pengambilan data, dokumen, dan keterangan dari Klien Pemasyarakatan atas nama SR di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dengan perkara tindak pidana pembakaran pasal 187 KUHP.

Kariady kemudian melakukan pengambilan data terhadap penjamin Klien atas nama Suryani Binti Juhani di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone serta melakukan penandatanganan Surat Tugas serta meminta tanggapan dari Pemerintah setempat tempat tinggal penjamin klien.

Tidak sampai disitu, Pembimbing Kemasyarakatan juga dituntut untuk menggali informasi dan meminta tanggapan dari korban Klien mereka sendiri. Dengan besarnya resiko dalam menghadapi penolakan dan situasi yang tidak menguntungkan lainnya. Salah satu korban kasus pembakaran rumah di Kabupaten Bone yaitu LB, mengaku menolak cuti bersyarat yang hendak diberikan kepada SR. Telah Diketahui sebelumnya, SR akan mendapatkan program cuti bersyarat dan akan beralih status menjadi Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Watampone dalam beberapa waktu kedepan.

"Saya tidak mau kalo si SR itu dibebaskan, apalagi kalo berkeliaran di dekat rumah saya. Keluarga saya masih shock dengan perlakuan SR" ungkap LB saat ditemui oleh Petugas Bapas Watampone.

Terkait penolakan dari pihak korban, petugas bapas watampone dalam hal ini Karyadi memberikan tanggapan. "Kalau ternyata ditolak, kami dari pihak Bapas Watampone akan berusaha semaksimal mungkin mencari solusi terbaik untuk pelaku agar tetap bisa menjalankan program reintegrasi sosialnya, kan kasian juga kalo seperti itu. Soal penolakan itu adalah hak korban namun pelaku juga punya hak untuk mendapatkan cuti bersyarat sebagaimana peraturan yg berlaku, Nanti kita akan carikan tempat yg cocok untuk klien" tutur Kariady.

"Menjadi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan itu haruslah siap dek, dengan segala resiko tugas yang akan kita hadapi di lapangan." ungkap Kariady di akhir pertemua dengan tim Humas Bapas Watampone.



Share:

Tangani Kasus Anak, PK Bapas Bone responsif menyusun Penelitian Kemasyarakatan


Watampone, 12 Februari 2019

Setelah sebelumnya melakukan pengambilan data klien di POLRES Bone, Pembimbing Kemasyarakatan, H. Alias, SE. didampingi dengan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, H. Syamsuddin melakukan kunjungan ke Desa Teamalala Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone.

Kedua pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone tersebutm engunjungi orang tua klien dan perwakilan pemerintah setempat untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi dan berkas yang dibutuhkan untuk keperluan penyusunan Penelitian Kemasyarakatan terhadap klien anak yang berhadapan dengan hukum yang sementara ditanganinya.
Share:

PK melaksanakan Home Visit ke Sidrap


Sidenreng Rappang, 12 Februari 2019

Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, Amiruddin Samad, SH. melakukan Home Visit ke Rumah Penjamin Klien atas nama Sarnawati di Desa Dongi, Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kedatangan Amiruddin Samad ke rumah penjamin ialah untuk wawancara dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penyusunan Penelitian Kemasyarakatan terhadap warga binaan yang disusulkan mendapatkan proses reintegrasi sosial.

Selain mengunjungi rumah penjamin dari klien tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan juga mengunjungi perwakilan pemerintah setempat untuk mendapatkan informasi terkait dengan lingkungan sosial klien yang bersangkutan.




Share:

Pra Litmas ke BAPAS Makassar

Watampone, 12 Februari 2019

Pembimbing Kemasyarakatan, Andi Sriwahyuni didampingi oleh Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, Muh. Amin H. Lulu mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.

Kedatangan dua orang staf Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone dalam rangka pengambilan data warga binaan pemasyarakatan di Lapas Watampone untuk menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Pra Penelitian Kemasyarakatan yang akan diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
Share:

Arahan KaBAPAS terkait Surat Edaran Kadiv PAS Kanwil Sul-Sel


Watampone, 12 Februari 2019

Rutinitas Apel pagi dalam organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM merupakan kewajiban bagi setiap Pegawai, selain untuk mendengar arahan pimpinan, apel pagi juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab bagi setiap Pegawai.

Pelaksana Tugas Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, Abdul Waris memberikan arahan terkait Petunjuk pelaksanaan upacara / apel serta pelaksanaan acara dinas sesuai dengan Permenkumham No. 31 Tahun 2018.  

Dalam kesempatan ini, Abdul Waris memberikan motivasi kepada seluruh peserta Apel Pagi tentang pentingnya kedisiplinan dimulai dari hal-hal terkecil. lebih lanjut, KaBAPAS memberikan petunjuk terkait dengan pelaksanaan apel yang sesuai dengan Surat Edaran Kepala Divisi Pemasyarakatan tentang Tata Naskah dan pakaian Dinas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Kabapas mengungkapakan dengan terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mewujudkan terciptanya layanan publik yang optimal pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Share:

Rapat Internal KaBAPAS & Sub Seksi BKA


Watampone, 11 Februari 2019

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, Abdul Waris mengadakan rapat internal bersama seluruh staf Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa guna membahas program kerja yang akan dilaksanakan oleh Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa terhadap klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone.


Dalam pelaksanaan rapat tersebut Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa, Hamsah SH. memaparkan beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Sub Seksi yang dipimpinnya, dan paparan program tersebut kemudian diberikan feedback oleh KaBAPAS dan staf Keuangan terkait dengan teknis pelaksanaan programnya.





Share:

Mahasiswa Magister UMI Penelitian di BAPAS Watampone



Watampone, 11 Februari 2019

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, Abdul Waris menerima kedatangan Arlin Joemka Saputra di Ruangannya.

Arlin merupakan mahasiswa Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia yang akan mengadakan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone.

Arlin akan meneliti terkait dengan "Penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi". Arlin berharap hasil penelitiannya bisa menjadi bahan evaluasi oleh lembaga penegak hukum yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Watampone.

Suardi, SH. yang merupakan staf dari Sub Seksi Bimbingan Klien Anak berdiskusi dan berbagi pengalaman kepada Arlin tentang bagaimana kondisi realitas terkait penerapan keadilan restoratif di Kabupaten Watampone. Suardi juga memaparkan data-data yang dibutuhkan oleh saudara Arlin guna mendukung data awal dari penelitiannya. 
Share:

Link Terkait

Instagram

Bapas Watampone YouTube



Instagram

Blog Archive

narator

Maps

Recent Posts