Website Bapas Watampone, Bentuk Nyata Keterbukaan Informasi Publik


Pemanfaatan dunia virtual merupakan titik penting dari pelayanan publik. Lalu lintas informasi tentang pelayanan, informasi, hingga transparansi sejatinya menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar pada era digital. Kehadiran website pada sebuah instansi berfungsi untuk menggambarkan potret kegiatan, pelayanan, dan informasi kepada masyarakat. Hal inilah yang diwujudkan oleh Bapas Kelas II Watampone dengan mengahadirkan website sebagai wahana informasi yang di launching pada tahun 2019.
“Website instansi merupakan wujud nyata pelayanan publik dalam menjawab kebutuhan zaman. Kita ketahui, dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya sudah menjelaskan, bahwa  komponen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah adanya akses publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Tutur Kabapas Watampone Andy Gunawan saat memberikan arahan kepada pegawai, Selasa (25/2).
Bertempat di ruang Aula serbaguna Bapas Watampone, koordinasi antar pegawai di jajaran Bapas Watampone dilaksanakan terkait  tindak lanjut peningkatan sinergi dan kolaborasi antara jajaran pemasyarakatan dan awak media dengan tema “Kolaborasi, Dukung Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020”.
“Kita sudah punya website sendiri sejak 2019, tinggal bagaimana menjalin hubungan baik dengan awak media  demi mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Media yang nantinya akan diundang sekiranya dapat memperkuat posisi pelayanan publik kita kepada masyarakat” ungkap Kaur TU Bapas Watampone, Janci. 
Website yang dimiliki Bapas Watampone https://www.bapaswatampone.com/ awalnya merupakan inovasi dari Rencana tindak lanjut (RTL) CPNS PK Bapas tahun 2017 Ali Akbar Syam, yang sampai saat ini berfungsi sebagai media informasi Bapas Kelas II Watampone.
Share:

Gelar FGD Bersama APH, Bapas Watampone Angkat Tema Penanganan ABH

Watampone, INFO_PAS - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone menggelar Focus Grup Discussion (FGD) penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bersama Aparat Penegak Hukum (APH) se-Kabupaten Bone di Aula Bapas Watampone, Senin (10/2). FGD yang digelar turut menghadirkan perwakilan Kepolisian Resor (Polres) Bone, yakni Kepala Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak, MT Latief, Eri Satrina selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bone, Nur Kautsar selaku Hakim Anak dari Pengadilan Negeri Watampone, Ramlah Akib selaku pekerja sosial, serta aktivis pemerhati anak, Mastiawati. “Penanganan ABH yang berorientasi pada filosofi Ultimum Remedium merupakan relevansi dari pencegahan overcrwod dan overstaying di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Dalam penanganan ABH, koordinasi dan taat administrasi antar APH menjadi hal yang patut diperhatikan,” tutur Kepala Bapas Watampone, Andy Gunawan. Hal ini dikuatkan Kepala Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Polres Bone, MT Latief. Ia mengatakan beberapa hal penting terkait penanganan ABH di kepolisian adalah koordinasi dan sinergi antar APH sebab dari data kepolisian di Kabupaten Bone saat ini terdapat beberapa kasus pencurian yang justru melibatkan Anak sebagai aktornya. “Harapan kami adalah bantuan dari pemerhati anak dan APH yang saat ini hadir,” ungkapnya. Mengacu pada kendala penanganan ABH di lapangan, Kajari Bone, Eri Satriana menuturkan kita harus kembali pada substansi peradilan Anak, yakni pidana penjara adalah upaya dan tindakan terakhir untuk Anak. Itulah yang menjadi tujuan bersama dalam menjamin terpenuhinya asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi Anak.” “Bapas adalah titik sentral penanganan ABH. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Maka, dari sini kita bisa membedakan antara kenakalan dan kejahatan. Ini penting,” tegasnya. Sementara itu, Pengadilan Negeri Watampone yang diwakili hakim Nur Kautsar turut menjelaskan kendala yang dihadapi di lapangan. “Kami terkadang terkendala keterlambatan dari proses penetapan. Ini mungkin disebabkan karena belum satu pintu,” tuturnya. Dari beberapa kendala yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan dalam FGD terdapat beberapa hal yang menjadi kesepakatan bersama, mulai dari koordinasi dan penyamaan persepsi antar APH dalam kasus pidana yang dilakukan oleh Anak dengan ancaman tujuh tahun, pihak dan institusi terkait mengikuti jadwal pemeriksaan via contact person yang telah disetujui, serta penguatan koordinasi dan komunikasi antar institusi dalam penanganan ABH. Kontributor: Bapas Watampone
Share:

Link Terkait

Instagram

Bapas Watampone YouTube



Instagram

narator

Maps

Recent Posts