Jaga Kesehatan dan Kebersihan, Bapas Kelas II Watampone lakukan Senam Aerobik dan Kerja Bakti.




Watampone, bertempat di halaman Bapas Kelas II Watampone jajaran pegawai Bapas Kelas II Watampone mengikuti senam aerobik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga Kesehatan ditengah pandemi Covid-19. Teknik pernapasan dapat membantu meningkatkan kesehatan dalam berbagai cara, termasuk penurunan berat badan dan pengaturan tekanan darah. Latihan pernapasan dalam sangat membantu untuk menurunkan stres dan kecemasan serta menarik lebih banyak oksigen ke paru-paru, membantu mengantarkan lebih banyak oksigen ke jantung.


Selain itu pada kegiatan ini juga dilakukan kegiatan kerja bakti membersihkan area trotoar kantor dan ruangan kerja Bapas Kelas II Watampone Kaur Tata Usaha Bapas Kelas II Watampone, Syamsu Jumadi mengarahkan jajaran Pegawai untuk melaksanakan kegiatan "JUMSIH" Jumat Bersih yang rutin dilakukan tiap minggu. Beliau mengajak seluruh pegawai agar terus disiplin menjaga kebersihan lingkungan kantor. “Sebagai ASN sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan contoh kepada masyarakat dengan melakukan hal yang positif terutama dengan konsisten menjaga kebersihan lingkungan yang harus dimulai dari diri kita sendiri” (Humas Bapas Watampone)

Share:

Bapas Kelas II Watampone Laksanakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara Ke-73




Semangat bela negara dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan yang hakiki, kemerdekaan sebagai manusia yang bebas dari penindasan. Untuk menanamkan semangat bela negara Bapas Kelas II Watampone mengucapkan Selamat Hari Bela Negara ke-73 tahun. Mari bersama kobarkan semangat membela negara untuk wujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Bapas Kelas II Watampone laksanakan upacara peringatan Hari Bela Negara Ke-73, Marwati, PLT Kabapas Kelas II Watampone bertindak sebagai Inspektur Upacara yang dilaksanakan pada hari, Senin 20 Desember 2021.


Tanggal 19 Desember 1948 ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Tahun 2021 ini peringatan Hari Bela Negara ke-73 mengusung tema “Semangat Bela Negaraku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”. Seluruh jajaran pegawai Bapas Kelas II Watampone mengikuti Upacara Peringatan Hari Bela Negara antusias mendengarkan pidato presiden yang dibacakan oleh Marwati berisi tentang semangat dan optimisme untuk kita terus menciptakan peluang meski dalam kesulitan pandemic Covid-19 melalui inovasi dan karya nyata.

Bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang di jiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat ambil bagian dari komponen bangsa untuk menjaga kedaulatan NKRI melalui semangat Bela Negara. Presiden menghimbau kepada seluruhnya untuk menjalankan tanggung jawab Bela Negara dimanapun berada melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik.

(Humas Bapas Watampone)

Share:

Bapas Kelas II Watampone Terima DIPA Tahun Anggaran 2022




Kab. Bone, Kamis 17 Desember 2021,

PLT Kabapas Kelas II Watampone, Marwati bersama Syamsu Jumadi, Kaur TU Bapas Kelas II Watampone menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran 2022  dan penandatanganan pakta integritas sesuai UU RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Rintok Juhirman.


Fokus kami adalah melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa/pembinaan kemandirian untuk Klien Pemasyarakatan selama tahun 2022 di mana MoU dapat dilakukan segera setelah penerimaan DIPA dan serta menyusun kalender kegiatan satuan kerja dengan tepat dan efisien. Setelah penyerahan DIPA TA 2022, Marwati juga menandatangani pakta integritas sebagai bukti komitmen untuk mengawal anggaran negara. Sesuai regulasi dari Peraturan Menteri Keuangan RI, setiap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tiap tahun harus melakukan tanda tangan pakta integritas. "Dengan adanya penandatanganan pakta integritas ini, anggaran yang menjadi tanggung jawab akan kami laksanakan dengan penuh integritas, akuntabel, tidak bocor, tidak dikorupsi, dan tepat sasaran, ungkap Marwati.

(Humas Bapas Watampone)

Share:

Bapas Kelas II Watampone Peringati Hari HAM Sedunia ke-73 Tahun 2021 “EQUALITY : Reducing Inequlities, Advancing Human Rights

 


Watampone (10/12) - Memperingati Hari HAM sedunia ke-73 tahun 2021, Kemenkumham RI melalui Direktorat Jenderal HAM gelar acara puncak peringatan hari HAM di Graha pengayoman pada Jumat 10 Desember 2021 yang diikuti oleh seluruh kantor wilayah Kemenkumham se-Indonesia secara virtual. Menteri Kemenkumham RI, Yasonna Laoly dalam sambutannya menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga kini tidak menyurutkan upaya pemerintah dalam pemajuan HAM meski kerap mengambil kebijaksanaan yang tidak popular seperti pembatasan hak-hak warga negara, namun hal ini harus dilakukan demi meredam penyebaran virus Covid-19. 


Melalui Kemenkumham, pemerintah berkomitmen bahwa tanggung jawab HAM tetap berjalan dengan baik. Komitmen tersebut diejawantahkan ke dalam sejumlah program-program yang telah berjalan pada tahun ini seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Kabupaten Kota Peduli HAM (KKPHAM), dan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Pada tahun ini komunitas internasional telah memilih “EQUALITY : Reducing Inequlities, Advancing Human Rights” sebagai tema hari HAM se-dunia ke-73 tahun 2021. Tema dari Hari HAM Sedunia  ini berkaitan dengan Pasal 1 UDHR yang berbunyi, "Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak". Prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan inti dari hak asasi manusia. 


PLT Bapas Kelas II Watampone, Marwati beserta jajarannya turut mengikuti kegiatan tersebut secara virtual via aplikasi Zoom. Pada acara ini Marwati berharap agar seluruh jajarannya terus menanamkan semangat kerja keras, cerdas dan ikhlas ddalam pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip HAM bagi setiap warganegara dan penduduk atas jasa atau pelayanan publik. Kesetaraan, inklusi dan non-diskriminasi atau dengan kata lain pendekatan berbasis HAM adalah cara terbaik untuk mengurangi ketidaksetaraan ungkap Marwati menambahkan. (Humas Bapas Watampone)

Share:

Bapas Kelas II Watampone Raih Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM Di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan



Watampone, Peringati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia Tahun 2021, yang jatuh tiap tanggal 10 Desember, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan kepada pelayanan publik yang Berbasis HAM kepada 30 Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Kanwail Kemenkumham Sulawesi Selatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH.01.HA.03.07 Tahun 2021 tanggal 03 Desember 2021. Bapas Kelas II Watampone termasuk salah satu dari UPT yang memperoleh penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan kriteria capain terbaik.


Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warganegara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan. Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM bertujuan memberikan acuan, motivasi, dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh UPT untuk penghormatan, pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan. Penilaian penghargaan berdasarkan klasifikasi UPT yang diberikan tiap hari HAM sedunia diperingati sebagaimana diatur dalam Permenkumham RI No. 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. (Humas Bapas Kelas II Watampone)

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Lantik 10 Kalapas dan Karutan baru




Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto senin sore  ( 6/12) melantik 10 kalapas dan Karutan  yang Baru  di aula kanwil setempat.


Mereka yang dilantik adalah Dyah Wandasari sebagai  kalapas Perempuan  Sungguminasa ,sebelumnya Kalapas perempuan Palangkaraya,   Saripuddin Nakku sebagai Kalapas Kelas IIA Watampone yang sebelumnya Kalapas Bulukumba.


Ada juga Mut zaini sebagai Kalapas Bulukumba  sebelumnya  Kalapas Singaraja Bali , Zainuddin S sebagai Kalapas Kelas IIA Parepare sebelumnya  Kabapas Kelas I Manokwari, Andi Mohammad  Sarif  sebagai Kalapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa sebelumnya Kalapas Kelas IIA Abepura.


Sedangkan Jhonny Hermawan sebagai Kalapas Kelas IIA Palopo sebelumnya  Kalapas IIB Sekayu, moch. Muhidin sebagai Karutan Kelas I Makassar yang sebelumnya  Ka LPKA Kelas II Banda Aceh,  Rasbil sebagai Kalapas Kelas IIB Takalar sebelumnya menjabat Karutan Kelas IIB Majene.


Selanjutnya, Iskandar Jamil sebagai Karutan Kelas IIB Sidrap sebelumnya  Karutan Kelas IIB Masamba, Agung Hartono sebagai Karutan Kelas IIB Masamba sebelumnya menjabat Kasi Kamtib Lapas Karawang.


Turut juga dilantik Heriyanto sebagai Kabid Administrasi Kamtib Lapas Kelas I Makassar sebelumnya sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lapas Kelas I Cipinang.


Kakanwil Harun Minta pejabat pemasyarakatan yang baru dilantik tsb utk konsisten memberantas peredaran gelap narkotika, ber  sinergi dg Aparat penegak hukum dan lakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtib.kepada pejabat baru tersebut Harun minta untuk cepat lakukan adaptasi dalam tugas dan  junjung tinggi kearifan lokal setempat .


Selain itu   Kakanwil Harun  juga agar minta  agar jajarannya  jadi  ASN berAKHLAK  (berorientasi pelayanan,   Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).  .kemudian  Lakukan  inovasi , Bangun dan perkokoh integritas aparatur, ciptakan birokrasi transparan dan akuntabel serta Perkuat peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

 

 Hadir dalam acara tersebut Widyaswara ahli utama, F. Haru Tamtomo, Para Kepala Divisi Kanwil Sulsel, Kepala UPT Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan BHP.

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Arahan Sekjen





Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto beserta Kadiv Administrasi  Sirajuddin, Kadiv Pemasyarakatan Edi Kurniadi, Kadiv Keimigrasian Dodi Karnida dan Kadiv Yankumham Anggoro Dasananto ikuti arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Komjen Pol. Andap Budhi Revianto secara virtual di Ruang Rapat Pimpinan setempat, Senin (06/12). 


Mengawali arahannya, Sekjen Andap membahas isu terkini terkait pemberitaan di media massa, evaluasi realisasi belanja Unit Pusat dan Kantor Wilayah, serta  Program Dukungan Manajemen Pada Kantor Wilayah. 


Mantan Kapolda Kepri tersebut berharap kepada para Kakanwil Kemenkumham sebagai pengendali utama di wilayah, memahami manajemen kinerja, kuatkan leadership, dan mampu melakukan pembinaan kepada Kepala Divisi dan Kepala UPT. 


Menurut Komjen Pol. Andap bahwa Sekjen selaku Koordinator Program Dukungan Manajemen berharap kepada Kakanwil dan Kadiv Administrasi untuk merepresentasikan tugas sekretariat di Wilayah, Penanggungjawab Program Dukungan Manajemen Pada Wilayah, Koordinator dan Fasilitator perencanaan anggaran, penanggungjawab urusan kepegawaian, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM), Penanggungjawab Barang Milik Negara (BMN) dan Urusan Kehumasan. 


Pada Bidang Administratif dan Fasilitatif,  Sekjen Andap menyampaikan kebijakan umum dan strategi yakni peningkatan nilai SAKIP Kemenkumham, Nilai Reformasi Birokrasi, Penataan Kelembagaan, Peningkatan Pengelolaan anggaran, akuntabilitas penyusunan laporan keuangan, kebijakan pengelolaan BMN serta pelayanan pengadaan Barang dan Jasa. 


Kemudian, menjaga opini positif Kemenkumham, Pembinaan kearsipan dan persuratan, jaga kesehatan jasmani, tingkatkan layanan sarana dan prasarana serta peningkatkan nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik. 


Terakhir, Andap menyampaikan Resolusi Kemenkumham Tahun 2022 yaitu dengan menjadi Insan Pengayoman yang lebih baik lagi. Menciptakan Kemenkunham semakin PASTI( Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif), menuju Indonesia Maju.

Share:

Kemenkumham Sulsel : Vaksinasi di Rutan Makassar Capai 99,17 Persen




Makassar.  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Senin (6/12) mengapresiasi  vaksinasi Covid-19 bagi tahanan dan Narapidana di  Rutan Kelas I Makassar mencapai 99,17 %. 


Plh. Karutan Makassar Darmansyah mengatakan dari data pertanggal 5 Desember 2021, jumlah warga binaan Rutan Makassar sebesar 1678 orang, yang sudah divaksin dosis pertama 5 orang dan dosis lengkap sebanyak 1659 orang. Sedangkan 14 orang belum divaksin sama sekali karena alasan kesehatan. 


"Vaksinasi terakhir kali dilaksanakan pada sabtu tanggal 30 Oktober lalu bekerjasama dengan Kantor kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Poltekkes Makassar," Kata Darman. 


Kakanwil Harun mengatakan dari data per 5 Desember, ada 10.662 Wargabinaan, yang menghuni 24 lapas dan Rutan Di Sulsel. Sebanyak 9.828 Orang sudah divaksin dosis lengkap (Pertama dan Kedua). Sementara sebanyak 622 Wargabinaan masih vaksin pertama. 


Sedangkan yang belum divaksin sama sekali sebanyak 212 WBP. Kebanyakan mereka yang belum divaksin karena masalah kesehatan. Tapi saat ini dalam perawatan oleh dokter dan paramedis Lapas dan Rutan. "Semoga mereka cepat sembuh sehingga dapat segera di Vaksin," Kata Kakanwil Harun. 


Harun juga menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Sulsel, Pemkab/Pemkot se-Sulsel, Pihak TNI Polri , Poltekes Makassar dan Kantor kesehatan Pelabuhan Makassar yang selama ini membantu vaksinasi bagi WBP di Lapas/Rutan dan LPKA di Sulsel.

Share:

Kemenkumham Sulsel Lakukan Koordinasi dengan MPDN dan Pengda INI Parepare



Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Mohammad Yani selaku Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Sulawesi Selatan lakukan kunjungan ke Majelis Pengurus Daerah Notaris (MPDN) dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) Parepare dalam rangka tindak lanjut pemeriksaan protokol notaris pada Tahun 2021. 



Mohammad Yani dan Tim ditemui oleh Ketua MPDN Parepare, Muh. Husni Syam di Kantor Notarisnya, Rabu (01/12). Juga dihadiri oleh Sri Rahmawati (Ketua Pengda INI Parepare), Andi Arham (Sekretaris), dan Anggota lainnya. 


"Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan notaris agar pelaksanaan jabatannya berkualitas," Kata Yani. 


Menurut Kabid Yani, meski tengah pandemi  covid-19,  pelayanan notaeis dipastikan tetap berjalan baik dan berbasis aplikasi sehingga semua layanan dapat didapatkan secara online. 


Sementara itu, Ketua Pengda INI, Sri Rahmawati mengatakan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas notaris khususnya di wilayah Parepare kedepan akan diadakan penguatan bagi notaris. 


Hal ini juga senada diungkapkan oleh Ketua MPDN Parepare Muhammad Husni bahwa memang benar perlu dilakuma  penguatan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada notaris sehingga tidak melakukan pelanggaran lagi. 



Turut hadir dalam kegiatan ini Ayusriadi, Zulkifli, Ari dan Aminah yang merupakan ASN pada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.

Share:

Kemenkumham Sulsel Lakukan Koordinasi dengan MPD Notaris dan Bagian Hukum Bone



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan lakukan koordinasi dengan Majelis Pengurus Daerah Notaris Bone (MPDN Bone) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bone pada Kamis hingga Jumat (3/12). 


Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Meydi Zulqadri selaku ketua tim mengatakan bahwa koordinasi ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan pelaporan akhir tahun. 


"Koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab. Bone dilaksanakan untuk memastikan giat pengawasan notaris berjalan sesuai ketentuan dan evaluasi hasil pemeriksaan protokol notaris," Kata Meydi. 


Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone diterima oleh Kasubbag Bantuan Hukum, Andi Dedy. Ini dalam rangka penyampaian hasil dan evaluasi pelaporan Aksi HAM serta persiapan penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022. 


"Masing-masing Majelis Pengawas Daerah Notaris telah melakukan giat pemeriksaan protokol notaris. Untuk itu kami perlu mengevaluasi agar dapat ditindaklanjuti melalui MPW," Lanjut Meydi. 


Sementara di Bagian Hukum, pihaknya menyampaikan hasil Aksi HAM serta menyampaikan pelaksanaan penilaian KKP HAM yang akan kembali dilaksanakan tahun depan.

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Terima DIPA Tahun Anggaran 2022



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 di ruang rapat kantor gubernur Sulsel Jumat (03/12). 


Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya mengatakan bahwa dana transfer dari pusat mengalami penurunan untuk semua daerah. Bukan hanya Sulsel, tapi semua provinsi di Indonesia. Anggaran ini difokuskan untuk kebijakan fiskal tahun 2022 dalam rangka pemulihan sosial ekonomi. 


Oleh karena itu, dengan penyerahan DIPA ini, maka diharapkan serapan anggaran bisa dimaksimalkan. Semakin maksimal penyerapan anggaran, maka semakin cepat pula target tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai. 


Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Syaiful mengharapkan para Kepala Satuan Kerja agar segera menindaklanjuti DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 yang telah diterima  agar kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2022 sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. 


Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan, data per 30 November 2021 dari total pagu Jajaran Kanwil Sulsel sebesar Rp. 326.216.746.000  telah terealisasi sebesar 297.087.752.642 atau sebesar 90.07%. 


Pada tahun 2020 lalu, Kanwil kemenkumham sulsel meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM dalam Kinerja Pelaksanaan Angaran antar kantor Wilayah. Kanwil Sulsel  sebagai terbaik pertama dari 33 kanwil kemenkumham se-Indonesia.

Share:

Kemenkumham Sulsel: Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sulsel Sudah Terintegrasi Secara Nasional



Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto, Minggu (5/12 ) mengatakan bahwa sebanyak 50 website anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Sulsel telah terintegrasi dengan JDIH Nasional yang terpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional  (BPHN), kemenkumham. 


JDIH Sulsel terterdiri dari 1 Biro hukum Pemprov Sulsel, 24 Bagian hukum  di Kabupaten/Kota, 24 sekretariat DPRD Kab/Kota dan 1 setwan DPRD provinsi. 


Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM kanwil kemenkumham Sulsel Anggoro Dasananto mengatakan, dokumen yang ada pada Website JDIHN (jdihn.go.id) adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, dan naskah akademis. 


Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam sambutannya pada pertemuan nasional JDIH secara virtual Kamis lalu mengatakan saat ini jumlah  website Anggota JDIH yang telah terintegrasi dg  JDIHN lebih dari 90 persen. 


Menkumham Yasonna, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota JDIHN dari berbagai institusi, baik dari pusat maupun daerah atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik dengan Kementerian Hukum dan HAM. 


Hal ini dalam rangka mewujudkan penataan regulasi yang berkelanjutan untuk mendukung reformasi hukum dan sekaligus berinovasi mengembangkan pelayanan publik bidang hukum yang berkesinambungan melalui reformasi digital di bidang pelayanan hukum. 


“Dengan Data JDIH yang terintegrasi dalam portal JDIHN.GO.ID akan menjadi khazanah digital dokumen hukum Indonesia dan mejadi salah satu sarana yang efektif dalam mewujudkan masyarakat cerdas hukum di tanah air,” kata Menkumham Yasonna. 


Menurut menkumham Yasonna, Portal JDIHN.GO.ID saat ini, selain dari produk hukum di tingkat pusat, juga sudah mengoleksi dokumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Hal ini merupakan hasil dari inovasi yang dilakukan oleh beberapa Anggota JDIHN di tingkat kabupaten, melalui Program JDIH Masuk Desa. 


Berdasarkan Perpres No. 33/2012 disebutkan Kemenkumham sebagai Pusat JDIHN. Dan Kanwil kemenkumham bersama dengan pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan JDIHN di wilayah.

Share:

Kemenkumham Sulsel Pembinaan Desa Sadar Hukum di Pinrang




Tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel yakni Serli Randabunga dan Erna Melaksanakan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Pinrang, Kamis (2/12). 


Serli mengatakan pihaknya saat ini mendorong kelompok sadar hukum di Kabupaten Pinrang untuk terus berusaha melaksanakan tugas dan fungsi kelompok sadar hukum di Desa dan Kelurahan sesuai dengan indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum. 


Saat ini dari data yang di himpun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang terdapat 6 Kelompok Sadar hukum di Kabupaten Pinrang yang sudah terbentuk dan memiliki landasan hukum, yaitu Kelurahan Tiroang, Desa Maritengngae, Desa Mangki, Kelurahan Bentengnge, Kelurahan Benteng dan Kelurahan Padaidi. 


Ditambahkan oleh Erna bahwa kelompok sadar hukum ini harus mengerti dan memenuhi kriteria verifikasi penilaian pembentukan Desa/Kelurahan sadar hukum. "Saya yakin nanti kedepan Pinrang akan memiliki kelompok sadar hukum yang dapat dijadikan contoh di kabupaten lain di Sulawesi Selatan," Kata Erna. 


Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pinrang, Yosep Pao mengatakan pihaknya berharap semua desa/kelurahan dapat melakukan pelaksanaan kadarkum sehingga dengan adanya pemahaman hukum maka jika ada perkara di masyarakat  dapat diselesaikan melalui mediasi/non litigasi. Sasaran kita yaitu masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang hukum dan memiliki kesadaran hukum. Semoga dengan adanya pembinaan ini dapat menambah pemahaman bagi kelompok kadarkum di Kab. Pinrang. 


Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini diikuti oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Kasubbag Bantuan Hukum dan Kasubbag JDIH Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Kemenkumham Kanwil Sulsel. Juga diikuti para Pelaksana pada Bidang Hukum Kemenkumham Kanwil Sulsel dan  Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang serta  juga perwakilan Kepala Desa dan anggota kelompok sadar Hukum Kabupaten Pinrang.

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Pantau Tes SKB CPNS Non-SLTA



Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto memantau pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kemenkumham T.A. 2021 formasi non SLTA di Kantor Regional IV Makassar. Rabu, (1/12) 


Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Harun menemui Kepala Kanreg BKN IV Makassar Agus Sutiadi. Kakanwil Harun  menyampaikan terimaksih atas kerjasama dan sinergi yang telah terbangun sehingga pelaksanaan Tes CPNS dan Calon Taruna Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan  Kemenkumham T.A. 2021 berlangsung lancar dan tertib. 


Pertemuan tersebut juga mengevaluasi pelaksanaan tes yang telah dilaksakan guna peningkatan kualitas pelaksanaan penerimaan CPNS maupun Catar di masa akan datang. 


Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin  Mengatakan, peserta tes seleksi SKB non SLTA Wilayah Sulsel yang terdaftar sebanyak 58 Orang, dan semuanya hadir lengkap. Jumlah tersebut  merupakan hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) yang diikuti 1.793 peserta non SLTA yang telah dilaksanakan sebelumnya. 


Sirajuddin menjelaskan lebih lanjut, setelah tes SKB ini, masih terdapat tes berikutnya yaitu  tes wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan diikuti oleh peserta formasi SLTA dan non SLTA.  Jadwalnya masih menunggu dari pusat dan akan diumumkan melalui kanal informasi resmi Kanwil Kumham Sulsel. Pelaksanaan tes dengan protokol kesehatan yang ketat. 


Hadir di acara tersebut Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKN IV Makassar Christina Heni Setyawati, Kasubbag Kepegawaian Andi Rahmat dan Utusan Biro Kepegawaian Kemenkumham Jakarta.

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Terima Kunjungan Analis Keimigrasian Ahli Utama




Kakanwil Kemenkumham Sulsel selasa (30/11) menerima kunjungan kerja dua orang Analis Keimigrasian Ahli Utama (Akama) yakni Ari Budianto yg juga merupakan Tim Asistensi Dirjen Imigrasi untuk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Wilayah KJRI Jeddah dan Ramli HS, Tim Asistensi untuk Wilayah Maluku, Maluku Utara dan Wilayah Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei-Taiwan). Pertemuan dilaksanakan di Kantor Imigrasi Makasar yang sekaligus memberikan arahan kepada divisi keimigrasian beserta seluruh jajaran keimigrasian Sulawesi Selatan yang terdiri dari Kantor Imigrasi Makassar, Parepare dan Palopo serta Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Arahan tersebut terkait dengan telah terbitnya SK Dirjen Imigrasi tentang Pembentukan Tim Asistensi Dirjen Imigrasi yang fungsinya antara lain untuk membantu pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Divisi Keimigrasian. 


Kakanwil Harun dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini ada sebanyak 1.569 orang pengungsi dan pencari suaka  yang dalam pengawasannya dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi. Terkait dengan Unit Layanan Paspor( ULP)  Kanim Makassar yang sebelumnya bertempat di Jl. Alauddin Makassar; saat ini sudah dipindahkan dan sudah beroperasi di Kabupaten Gowa, yg menggunakan pinjaman gedung selama 2 tahun dari Pemkab Gowa. Harun juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengusulkan pembangunan gedung kantor dan kenaikan status kelas Kantor Imigrasi Palopo. Harapannya hal ini dapat dikawal oleh Akama di pusat agar dapat segera diwujudkan.


Menurut  Arie Budianto, Tim Asistensi Dirjen Imigrasi mempunyai peran untuk melakukan pendampingan, penguatan serta koordinasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di UPT khususnya jika ada persoalan yang mendapat perhatian publik atau media. Untuk itu jika ada yang perlu perhatian khusus segera di komunikasikan dengan ditjen imigrasi  dan untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu jajaran keimigrasian sulsel harus menyampaikan profilnya dengan data dukung statistik layanan, penegakan hukum, sarana dan prasarana, kesisteman dan  SDM,” kata Arie Budiarto. 


Kemudian, Analis Keimigrasian Ahli Utama Ramli HS yang juga mantan Kepala Divisi Keimigrasian Sulsel menyampaikan terkait instrumen  pengumpulan data dari responden tentang kinerja divisi keimigrasian di kanwil, dan kinerja UPT Keimigrasian. 


Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Keimigrasian Sulsel menyampaikan bahwa selama Januari hingga Oktober Tahun 2021, Imigrasi Sulsel telah menerbitkan paspor sebanyak 11.834 orang." Ini dilakukan melalui layanan paspor di tiga kantor imigrasi  serta ULP. Juga dilakukan Layanan Paspor Simpatik dan Layanan Emergency Paspor," Kata Dodi Karnida. 


Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Inteldakim Kanwil Sulsel Mirza Akbar, Kepala Sub bidang Perizinan Keimigrasian Muhammad Yusuf, Kepala Sub bidang Informasi Keimigrasian St. Mariam, Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian Eko Juniarto, Kepala Kanim Makassar Agus Winarto, Kakanim Parepare Arief Eka Riyanto, dan Kakanim Palopo Benyamin K.P. Harahap serta para Pejabat Struktural Kanim Makassar.


Secara virtual dihadiri oleh JFU/JFT, Pejabat struktural dari Rudenim Makassar, Kanim Makassar, Parepare dan Palopo sebanyak 85 akun peserta.

Share:

Kanwil Kumham Sulsel Kaji Perda BUMDes Lewat FGD

Makassar. Kanwil Kemenkumham Sulsel menggelar Forum Group Discussion (FGD) analisis dan evaluasi hukum serta pendalaman materi perancangan peraturan daerah di Hotel Gammara, Makassar. Senin, 29/11.


Objek analisis dan evaluasi yang dipilih, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bandan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tema yang diangkat "BUMDes yang berkePASTIan hukum"


Kepala Bidang Hukum, Andi Haris saat membacakan sambutan Kakanwil Sulsel mengatakan, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.


"BUMDes bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi, produktivitas perekonomian, dan potensi desa. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa, serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.” Ungkap Haris 


Lanjut Kabid Hukum menerangkan, BUMDes sepatutnya dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggungjawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan


Di tempat terpisah Kepala Divisi pelayanan hukum, Anggoro Dasananto menambahkan, Sepanjang tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah mengharmonisasikan 73 (tujuh puluh tiga) Rancangan Peraturan Daerah dan menerima konsultasi sebanyak 9 (sembilan) kali, dan melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap 12 (dua belas)Peraturan Daerah terkait Badan Usaha Milik Desa


“semoga kegiatan FGD ini akan membuahkan hasil yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya BUMDes yang Berkepastian Hukum,” ucap Anggoro.


Anggota Pokja Analis dan Evaluasi, Perancang Kanwil Sulsel, Abdillah menjelaskan latar belakang FGD dimaksud didasarkan pada komitmen Pemerintahan Jokowi mengawal implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.


“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 117 angka 1 melakukan perubahan terhadap defenisi dan bentuk BUMDes. BUMDes yang awalnya hanya berbentuk Badan Usaha kemudian diubah bentuknyamenjadi Badan Hukum.” Ungkap Abdillah.


Lebih lanjut Abdillah menerangkan, dengan status sebagai badan hukum, peran BUMDes semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDesa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli desa.


Hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Achmad Ruslan, Guru Besar Hukum UNHAS mengupas tentang Simplifikasi Regulasi Dalam Upaya Menghindari Potensi Disharmonisasi Pengaturan, Plt. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulsel memaparkan kandungan PP No. 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa, Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Soppeng mengurai implikasi PP 11 2021 terhadap pengelolaan dan pengaturan BUMDes dalam hal ini Perda Kab. Soppeng Nomor 7 Tahun 2013, dan Tim Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum.


Peanggung jawab kepanitiaan Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Maemuna B., Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang terdiri dari 4  Peserta dari Pemerintah Provinsi dan 4 dari tim Pokja analisis dan evaluasi hukum serta 22 Peserta dari Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Apel Pagi Virtual dengan Sekjen Kemenkumham



Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementarian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto ikuti apel pagi virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemenkumham  Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.


Pada acara yang dipusatkan di Kemenkumham Jakarta tersebut, sekjen Andap minta seluruh jajaran memedomani, memahami dan mengimplementasikan segala regulasi terkait Covid-19 yang telah dikeluarkan pemerintah.

 

"Pimpinan harus memberi contoh dan bangun  optimisme untuk menjalankan pola hidup sehat dan semangat," Lanjut Andap.


Untuk menghadapi ahir tahun sekjen Andap minta seluruh jajaran memaksimalkan  kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), penyerapan dan realisasi anggaran serta melakukan pertanggungjawaban, baik adminsitrasi ,keuangan maupun fisik. 


Dalam menyongsong tahun2022, Sekjen Andap minta Jajarannnya membuatkan resolusi kinerja sehingga lebih baik dari sebelumnya.  "Mari kita implementasikan dengan baik berbagai aspek manajerial yang ada di Kemenkumham," ajak Andap.


Selanjutnya mantan Kapolda Kepri tersebut juga minta  jajarannya untuk mempublikasikan berbagai narasi positif  agar  meraih kepercayaan masyarakat.


“Ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan bahwa keberadaan kita masih dibutuhkan masyarakat,” Kata Komjen Pol. Andap.

 

Pada apel pagi ini Kakanwil Harun didampingi Kepala Divisi (kadiv) Administrasi  Sirajuddin, Kadiv Pemasyarakatan Edi kurniadi, Kadiv Yankumham  Anggoro Dasananto, Kadiv Keimigrasian Dodi Karnida ,  para pejabat administrasi dan fungsional .

Share:

Bapas Kelas II Watampone Memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Ke - 50 Secara Virtual

 


 

Kab. Bone, Senin 29 November 2021. Selamat HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Ke – 50, di usia yang telah genap 50 tahun, Korpri telah menjadi wadah yang kuat dan terus bersinergi demi pembangunan nasional. Semoga Korpri tetap menjadi abdi negara yang tangguh, profesional, dan inovatif melalui semangat “ASN Bersatu, KORPRI Tangguh, dan Indonesia Tumbuh”. Bertempat di aula Bapas Kelas II Watampone jajaran pegawai mengikuti Upacara memperingati HUT KORPRI yang ke - 50 secara virtual via aplikasi zoom yang disiarkan secara nasional.


Aparatur Sipil Negara (ASN) hadir sebagai kelompok yang mampu mengkolaborasikan sistem sosial untuk menemukan solusi-solusi konkret dalam konteks pemecahan masalah dan problematika bangsa melalui tugas dan fungsi ASN, khususnya memberikan pelayanan terbaik bagi negara dan masyarakat Indonesia. ASN harus menjadi perajut kebhinekaan dengan mengedepankan nilai-nilai nasionalisme dan profesionalisme dalam tugas maupun fungsi yang diberikan. Semangat dalam menghadapi persoalan kolektif bangsa ini sehingga KORPRI semakin tangguh dan Indonesia semakin tumbuh. Semoga ASN semakin jaya, kreatif, inovatif dan suluh penerang bagi bangsa Indonesia.


ASN sebagai agen transformasi, perekat persatuan dan pelayan publik wajib menjaga netralitas dan integritas tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Meski disadari secara bersama bahwa saat ini Indonesia sedang dalam masa sulit karena adanya pandemic virus Covid-19 yang melanda dunia. Kendati demikian, KORPRI dengan semangat "ASN Bersatu, KORPRI Tangguh, dan Indonesia Tumbuh" memiliki urgensi yang fundamental untuk diimplementasikan sebagai manifestasi solidaritas sosial ASN serta komitmen bersama membangun peradaban kegotong-royongan yang kuat diantara anak bangsa untuk “Indonesia Maju, Indonesia Tumbuh”.


 

Share:

3 Rutan di Sulsel Vaksinasinya 100 Persen




Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Minggu (28/11) mengatakan telah ada 3 Rutan yang berhasil mengvaksin 100% Warga Binaannya. Ketiganya yakni Rutan Pinrang, Enrekang dan Makale. Sedangkan 20 Lapas/Rutan lainnya vaksinasinya sudah diatas 90%. 

"Kami terus mendorong agar semua warga binaan yang ada di 24 Lapas/Rutan divaksinasi semua. Saat ini capaian vaksinasi sebesar 97, 83%," ujar Kakanwil Harun. 

Harun juga mengatakan, dari data per 27 November ada 10.664 Wargabinaan, 9686 Orang sudah divaksin dosis lengkap (Pertama dan Kedua). Sebanyak 747 Wargabinaan masih vaksin pertama. 

Menurut Kakanwil Harun, masih ada 231 Wargabinaan yang belum divaksin dan sedang dikoordinasikan dengan pihak terkait agar secepatnya divaksin. Pada saat vaksinasi ada beberapa WBP yang  tidak memenuhi syarat untuk di vaksin karena alasan kesehatan dan saat ini dalam perawatan dokter dan paramedis Lapas/Rutan. 

"Harapan kami setelah mereka sembuh dapat segera di vaksin, “ kata kakanwil Harun. 

Kakanwil Harun menyampaiakan terima kasih kepada Pemprov Sulsel, Pemkab/Pemkot se-Sulsel, Pihak TNI Polri , Poltekes Makassar dan Kantor kesehatan Pelabuhan Makassar yang selama ini membantu vaksinasi bagi WBP di Lapas/Rutan dan LPKA di Sulsel.
Share:

595 Peserta di Sulsel Telah Ikuti SKB Kesamaptaan CPNS Kemenkumham





Sebanyak 595 peserta di Sulawesi Selatan telah ikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 di Batalyon A Sat  Brimob Polda Sulsel, Jl. Sultan Alauddin No 75, Pa’baeng-baeng, Makassar. 


Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Basir mengatakan peserta dari tes ini sebanyak 615 orang terdiri dari Laki-laki sebanyak 600 orang dan perempuan 15 orang. 


"Sebanyak 20 peserta tidak mengikuti tes. Ada satu peserta tidak melanjutkan tes tersebut karena mengalami tekanan darah tinggi. Peserta tersebut juga tidak mau ambil resiko,"Kata Basir. 


Menurur Basir, Tes ini berlangsung mulai 24 hingga 27 November 2021 dengan formasi SLTA sebanyak 205 orang yang terdiri dari 203 orang penjaga tahanan (199 laki-laki dan 4 perempuan) serta 2 orang Pemeriksa Keimigrasian (1 laki-laki dan 1 perempuan) terdiri dari Seleksi Tes Kesamaptaan Jasmani yakni lari 12 menit, dan Pull Up (untuk wanita chaning)  Sit Up, serta Push Up selama 1 (satu) menit dan kemudian Shuttle Run jarak 6 Kali 10 meter. 


Lebih lanjut Basir mengatakan bahwa hari ini juga dilaksanakan seleksi kesampataan Calon Taruna Poltekip dan Poltekim Kemenkumham sebanyak 18 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. 


Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsrl Sirajuddin dalam keterangannya Minggu, 28 November 2021 mengatakan tes ini dilaksanakan bekerjasama dengan Satbrimob Polda Sulsel. 


"Pada tes ini, Kemenkumham Sulsel juga menyiapkan Kamera Video. Untuk transparansi dan antisipasi jika ada peserta yang keberatan dengan hasil tes," Kata Kadiv Sirajuddin. 


Pelaksanaan SKB ini kata Sirajuddin juga dipantau langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Dari pemantauannya, Pelaksanaan SKB Kanwil Sulsel berjalan baik dan mengapresiasi transparansi pelaksanaan tes yang dipasangi kamera video. 


Selain itu, pelaksanaan tes ini dipantau juga oleh Perwakilan Biro Kepegawai Setjen Kemenkumham RI.

Share:

Jumat Bersih - Bapas Kelas II Watampone Gelar Kerja Bakti Membersihkan Lingkungan Kantor.




Watampone, Jumat 26 November 2021, PLT Kabapas Kelas II Watampone, Marwati mengarahkan jajaran Pegawai untuk melaksanakan kegiatan "JUMSIH" Jumat Bersih. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bergotong royong membersihkan ruangan kerja, halaman dan area trotoar kantor. Beliau mengajak seluruh pegawai agar terus rutin membersihkan lingkungan kantor tiap hari Jumat ,“Sebagai ASN sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan contoh kepada masyarakat dengan melakukan hal yang postif terutama dengan cara menerapkan kebersihan lingkungan agar suasana lebih nyaman dalam melaksanakan pekerjaan kantor ungkap Marwati sambil menyapu halaman kantor.


Tujuan kegiatan Jumat bersih ini untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi setiap pegawai terhadap pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan demi mendapatkan lingkungan yang sehat. Seluruh pegawai Bapas Kelas II Watampone dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan gotong royong membersihkan lingkungan kantor dengan antusias. Menurut Syamsu Jumadi, Kaur TU Bapas Kelas II Watampone, “kebersihan merupakan sebagian dari iman, apabila kantor sudah bersih maka kita akan merasa nyaman dalam melaksanakan tugas sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya Klien Pemasyarakatan”.

Share:

Ombudsman Perwakilan Sulsel Pantau Pelaksanaan SKB Kemenkumham Sulsel





Makassar. Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan Pantau pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan Hari Kedua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021 Kualifikasi Pendidikan SLTA dan Sederajat di Batalyon A Satuan Brimob Polda Sulsel, Jl. Sultan Alauddin No 75, Pa’baeng-baeng, Makassar, pada Kamis (25/11). 


Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin selaku ketua panitia bersama Kabag Umum Basir selaku sekretaris panitia penerimaan CPNS Kanwil Sulsel mendampingi secara langsung Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dan menjelaskan alur proses tes SKB. 


"Prosesnya dimulai dari lokasi penitipan barang, selanjutnya peserta diarahkan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian

Ke tempat registrasi peserta, tempat arahan dan pembagian kelompok peserta, pemeriksaan kesehatan dan pengecekan suhu oleh dokter/perawat dari Kanwil Sulsel, pengukuran tinggi dan berat badan, pemanasan peserta dan ikut Kesamaptaan A Kesamaptaan B," Kata Sirajuddin. 


Basir menambahkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan SKB berjalan dengan lancar. "Hari kedua ini diikuti peserta sebanyak 174. Tiga peserta tidak hadir tanpa keterangan dari yang bersangkutan," Kata Basir. 


Dari pemantauan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Andi Anas dan Tim, Pelaksanaan SKB Kanwil Sulsel berjalan baik dan mengapresiasi transparansi pelaksanaan tes yang dipasangi kamera video sebagai antisipasi jika ada peserta yang keberatan dengan hasil tes. 


"Dari penjelasan panitia tadi, setiap tes dipasangi kamera video sehingga jika ada yang keberatan, videonya dapat dilihat ulang. Sudah ada beberapa yang keberatan dan itu ditangani dengan baik oleh Kemenkumham Sulsel," ujar Andi Anas.

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Buka kegiatan Evaluasi Rekening Pengeluaran Ditjen Imigrasi





Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel), Harun Sulianto buka kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Restrukturisasi Rekening Pengeluaran (Virtual Account) Satuan Kerja Imigrasi, Rabu (24/11). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Hotel Claro Makassar. 


Hadir dalam kegiatan tersebut Regional CEO BRI Makassar M. Fikri Satriawan dan Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sulsel, Dodi Karnida. 


Kakanwil Harun dalam Sambutannya mengatakan bahwa saat ini kondisi prekonomian dunia telah berubah dengan perubahan yang sulit  dapat diprediksi. “Untuk itu, kita harus dengan cepat beradaptasi. Layanan  Bank Konvensional juga mulai tersaingi dengan  layanan digital bank dan financial technology (fintech),” Kata Harun.


Adanya penyempurnaan manajemen rekening pemerintah melalui restrukturisasi rekening, yang dalam implementasinya menggunakan Treasury Single Account (TSA), membuat pengelolaan rekening pengeluaran menjadi lebih mudah dikendalikan. 


Dengan   rekening virtual (virtual account, Kata Kakanwil Harun diharapkan dapat Mengurangi jumlah rekening pengeluaran pemerintah, Mengkonsolidasikan saldo rekening pengeluaran satuan kerja, Masing-masing Eselon I Kementerian/ Lembaga dapat memantau seluruh saldo dan transaksi satuan kerja, dan menggalakkan penggunaan digital banking karena dilengkapi dengan debit card, CMS dan dashboard.


Kepala Bagian Keuangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham Jayanta Surbakti mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan Sebagai wadah peningkatan kompetensi pengelola keuangan di Jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dan sebagai Media berbagai pengalaman dan best practice dalam pengelolaan rekening virtual. 


Pesertanya terdiri para Kepala Kantor Imigrasi , Bendahara pengeluaran dan  pengelola keuangan mitra Bank Rakyat Indonesia sejumlah 49 satuan kerja dari Provinsi Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.


Narasumber kegiatan tsb  dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, dari BRI, dan KPPN Makassar.

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Pantau Pelaksanaan SKB Kesamaptaan CPNS 2021





Makassar - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto didampingi Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Pemasyarakatan Edi Kurniadi, dan Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida pantau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan Hari Pertama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021 Kualifikasi Pendidikan SLTA dan Sederajat. 


Kegiatan ini dilaksanakan di Batalyon A Sat  Brimob Polda Sulsel, Jl. Sultan Alauddin No 75, Pa’baeng-baeng, Makassar, pada Rabu (24/11). 


Kadiv Administrasi Sirajuddin selaku Ketua Panitia Daerah minta kepada peserta tes agar mengikuti tes dengan sportif dan percaya pada kemampuan sendiri serta tunjukkan kemampuan dengan optimal. 


Menurut Sirajuddin, tes ini merupakan kerjasama pihaknya dengan Satbrimob Polda Sulsel. Untuk transparansi, telah terpasang kamera video sebagai antisipasi jika ada peserta yang keberatan dengan hasil tes. 


Sirajuddin juga mengatakan bahwa tahapan dalam pelaksanaan Seleksi Tes Kesamaptaan Jasmani terdiri dari lari 12 menit, dan Pull Up (untuk wanita chaning)  Sit Up, serta Push Up selama 1 (satu) menit dan kemudian Shuttle Run jarak 6 Kali 10 meter. 


Kepala Bagian Umum, Basir mengatakan bahwa tes ini akan berlangsung mulai 24 hingga 27 November 2021 dengan formasi SLTA sebanyak 205 orang yang terdiri dari 203 orang penjaga tahanan (199 laki-laki dan 4 perempuan) serta 2 orang Pemeriksa Keimigrasian (1 laki-laki dan 1 perempuan). 


"Untuk hari ini, sebanyak 169 peserta pria telah ikut tes kesamaptaan. Satu peserta tidak melanjutkan tes tersebut karena mengalami tekanan darah tinggi. Peserta tersebut juga tidak mau ambil resiko," Kata Basir. 


Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Program dan Humas John Batara, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga Andi Rahmat, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Khomaini, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Fajrin T.

Share:

Kemenkumham Sulsel Terima Penghargaan Pencatatan Kekayaan intelektual Komunal




Jakarta. Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto, menerima penghargaan terbaik kategori Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal 2021utk wilayah tengah dg 274 permohonan  .piagam penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edward O. S. Hiariej, pada rakornis kekayaan intelektual Selasa (23/11) di hotel Shangri La Jakarta. Sementara untuk wilayah barat diraih Kanwil Sumatra Utara dengan 166 permohonan dan wilayah Timur diraih Kanwil Maluku dengan Utara 132 permohonan


Wamenkumham Prof Eddy saat membuka Rakornis mengatakan, dalam kaitannya dengan Kekayaan Intelektual (KI), Hukum berfungsi untuk melindungi, di dalam perlindungan ada penegakan hukum, dan yang harus dilindungi diantaranya mengenai hak milik, terkait kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual harus dilindungi berkaitan dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi. Perlindungan KI mencakup dua hal, kepada setiap warga negara harus diberikan haknya, dan hak yang diperoleh dari negara akan memberikan dampak ekonomi untuk memeberikan kesejahteraan masyarakat.


Sementara itu Pelaksana Tugas Dirjen Kekayaan Intelektual  Razilu mengungkapkan,  “Sistem Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam menunjang perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Perlindungan dan pemanfaatan Sistem KI memungkinkan masyarakat menghasilkan karya untuk mendapatkan pengakuan dan keuntungan ekonomi dari karya yang dihasilkannya untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian rakyat lebih baik.”


Rakornis ini mengahadirkan narasumber Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur,  Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Perwakilan Ditjen Otoda Kemendagri, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, dan  Direktur Manajemen Kekayaan Intelektual BRIN.


Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto menambahkan bahwa sesuai Permenkumham  No. 13/2017, Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dimaksudkan untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatannya.


KIK ini terbagi atas emapt kelompok: 1.) Pengetahuan Tradisional (PT), 2.) Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), 2.) Sumber Daya Genetik (SDG), dan 4.) Potensi Indikasi Geografis.


Beberapa contoh jenis KIK Sulsel yang terlah tercatat: SOP Saudara (PT/Pangkep), Ukiran Passura’ Toraya (EBT/Tana Toraja & Toraja Utara), Kopi Arabika Kalosi (IG/Enrekang), dan Kayu Sanrego (SDG/Bone)


Turut hadir dalam kegiatan ini Kabid Pelayanan Hukum Mohammad Yani, Plt. Kasubbid KI Jean Henry Patu, Kasubag Humas, RB, dan TI Dedy Ardianto Burhan, dan Operator KI di Kanwil.

Share:

Kemenkumham Sulsel Dorong Akselerasi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin





Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel, Anggoro Dasananto Senin (22/11) Mengatakan bahwa Kanwil Sulsel terus memacu 20 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) mitra kerja kanwil untuk terus memberikan bantuan hukum kepada orang miskin baik litigasi maupun non litigasi. 


"Saat ini ada 20 OBH yang telah terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum,  terdiri dari 1 terakreditasi A yakni YLBH Bhakti keadilan Wajo,1 terakreditasi B yakni LBH sinar keadilan Bulukumba, dan sisanya 18 OBH terakreditasi C," ujar Anggoro. 


Anggoro  menambahkan bahwa pada 2020 lalu, Kanwil Kemenkumham Sulsel  berhasil mendapatkan penghargaan dari Menkumham sebagai penyelenggara bantuan hukum terbaik 1 (kategori sedang). Sementara  dua OBH di Sulsel mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM pada ajang penganugrahan “access to justice” yaitu LBH Lipang Takalar Sebagai Terbaik I dalam pemberian layanan bantuan hukum untuk kategori LBH C dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Wajo memperoleh penghargaan Terbaik II untuk kategori LBH A. 


Menurut Anggoro Dasananto, Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata, serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. 


Kepala Bidang Hukum Andi Haris menyampaikan, untuk tahun 2021, Kanwil Sulsel mendapatkan Alokasi Anggaran bantuan hukum litigasi sebesar Rp. 1.943.000.000 dan Nonlitigasi sebesar Rp. 466.700.000,- (setelah dilakukan adendum) untuk 20 OBH yang telah menjalin Kerjasama dengan Kanwil Sulsel. 


“Dalam kurun waktu Januari-November Tahun 2021, jumlah layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh 20 OBH ini sebanyak 687 Kasus Litigasi dan 169 Kegiatan Nonlitigasi dengan presentasi penyerapan anggran sebesar 85,26 persen,” ungkap Andi Haris.

Share:

Kanwil Kemenkumham Sulsel gelar Workshop Penguatan Pelaksanaan Yankomas

 



Makassar -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto Buka kegiatan workshop penguatan petugas pos pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas), Jumat (19/11/2021). 

Harun Sulianto dalam sambutannya mengatakan bahwa Workshop ini merupakan bagian dari Corporate University (CorpU), dan merupakan sebuah strategi dalam mewujudkan link and match antara pembelajaran, pengelolaan kompetensi dan pencapaian sasaran kinerja organisasi. 

"Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan respon cepat para petugas pos Yankomas 33 UPT dalam menerima aduan Yankomas mengenai dugaan pelanggaran/permasalahan HAM" ujar Kakanwil. 

Ia menambahkan bahwa jumlah aduan HAM ditahun 2021 sejumlah 34 Aduan dengan rincian 20 Selesai, 8 diproses, dan 6 diarsipkan, dengan isu utama yang sering muncul yaitu sengketa tanah dan access to justice. 

kemudian dilanjutkan dengan materi dari Direktorat Jenderal HAM oleh Anggarani Utami terkait dengan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelayanan komunikasi masyarakat. 

Dalam paparannya ia menjelaskan bahwa mekanisme Yankomas telah diatur dalam permenkumham nomor 32 tahun 2016 diawali dengan penyampaian laporan, penelaahan laporan, pemberian rekomendasi, dan Rapat koordinasi di daerah. 

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bidang HAM Utary Sukmawati, Bidang Kepegawaian Kanwil Sulsel, Petugas Yankomas pada 33 UPT di Sulawesi Selatan.
Share:

Link Terkait

Instagram

Bapas Watampone YouTube



Instagram

Blog Archive

narator

Maps

Recent Posts