Kanwil Kumham Sulsel Kaji Perda BUMDes Lewat FGD

Makassar. Kanwil Kemenkumham Sulsel menggelar Forum Group Discussion (FGD) analisis dan evaluasi hukum serta pendalaman materi perancangan peraturan daerah di Hotel Gammara, Makassar. Senin, 29/11.


Objek analisis dan evaluasi yang dipilih, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Bandan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tema yang diangkat "BUMDes yang berkePASTIan hukum"


Kepala Bidang Hukum, Andi Haris saat membacakan sambutan Kakanwil Sulsel mengatakan, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.


"BUMDes bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi, produktivitas perekonomian, dan potensi desa. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa, serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.” Ungkap Haris 


Lanjut Kabid Hukum menerangkan, BUMDes sepatutnya dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggungjawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan


Di tempat terpisah Kepala Divisi pelayanan hukum, Anggoro Dasananto menambahkan, Sepanjang tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah mengharmonisasikan 73 (tujuh puluh tiga) Rancangan Peraturan Daerah dan menerima konsultasi sebanyak 9 (sembilan) kali, dan melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap 12 (dua belas)Peraturan Daerah terkait Badan Usaha Milik Desa


“semoga kegiatan FGD ini akan membuahkan hasil yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya BUMDes yang Berkepastian Hukum,” ucap Anggoro.


Anggota Pokja Analis dan Evaluasi, Perancang Kanwil Sulsel, Abdillah menjelaskan latar belakang FGD dimaksud didasarkan pada komitmen Pemerintahan Jokowi mengawal implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.


“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 117 angka 1 melakukan perubahan terhadap defenisi dan bentuk BUMDes. BUMDes yang awalnya hanya berbentuk Badan Usaha kemudian diubah bentuknyamenjadi Badan Hukum.” Ungkap Abdillah.


Lebih lanjut Abdillah menerangkan, dengan status sebagai badan hukum, peran BUMDes semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDesa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli desa.


Hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Achmad Ruslan, Guru Besar Hukum UNHAS mengupas tentang Simplifikasi Regulasi Dalam Upaya Menghindari Potensi Disharmonisasi Pengaturan, Plt. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulsel memaparkan kandungan PP No. 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa, Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Soppeng mengurai implikasi PP 11 2021 terhadap pengelolaan dan pengaturan BUMDes dalam hal ini Perda Kab. Soppeng Nomor 7 Tahun 2013, dan Tim Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum.


Peanggung jawab kepanitiaan Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Maemuna B., Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang terdiri dari 4  Peserta dari Pemerintah Provinsi dan 4 dari tim Pokja analisis dan evaluasi hukum serta 22 Peserta dari Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Apel Pagi Virtual dengan Sekjen Kemenkumham



Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementarian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto ikuti apel pagi virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemenkumham  Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.


Pada acara yang dipusatkan di Kemenkumham Jakarta tersebut, sekjen Andap minta seluruh jajaran memedomani, memahami dan mengimplementasikan segala regulasi terkait Covid-19 yang telah dikeluarkan pemerintah.

 

"Pimpinan harus memberi contoh dan bangun  optimisme untuk menjalankan pola hidup sehat dan semangat," Lanjut Andap.


Untuk menghadapi ahir tahun sekjen Andap minta seluruh jajaran memaksimalkan  kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), penyerapan dan realisasi anggaran serta melakukan pertanggungjawaban, baik adminsitrasi ,keuangan maupun fisik. 


Dalam menyongsong tahun2022, Sekjen Andap minta Jajarannnya membuatkan resolusi kinerja sehingga lebih baik dari sebelumnya.  "Mari kita implementasikan dengan baik berbagai aspek manajerial yang ada di Kemenkumham," ajak Andap.


Selanjutnya mantan Kapolda Kepri tersebut juga minta  jajarannya untuk mempublikasikan berbagai narasi positif  agar  meraih kepercayaan masyarakat.


“Ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan bahwa keberadaan kita masih dibutuhkan masyarakat,” Kata Komjen Pol. Andap.

 

Pada apel pagi ini Kakanwil Harun didampingi Kepala Divisi (kadiv) Administrasi  Sirajuddin, Kadiv Pemasyarakatan Edi kurniadi, Kadiv Yankumham  Anggoro Dasananto, Kadiv Keimigrasian Dodi Karnida ,  para pejabat administrasi dan fungsional .

Share:

Bapas Kelas II Watampone Memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Ke - 50 Secara Virtual

 


 

Kab. Bone, Senin 29 November 2021. Selamat HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Ke – 50, di usia yang telah genap 50 tahun, Korpri telah menjadi wadah yang kuat dan terus bersinergi demi pembangunan nasional. Semoga Korpri tetap menjadi abdi negara yang tangguh, profesional, dan inovatif melalui semangat “ASN Bersatu, KORPRI Tangguh, dan Indonesia Tumbuh”. Bertempat di aula Bapas Kelas II Watampone jajaran pegawai mengikuti Upacara memperingati HUT KORPRI yang ke - 50 secara virtual via aplikasi zoom yang disiarkan secara nasional.


Aparatur Sipil Negara (ASN) hadir sebagai kelompok yang mampu mengkolaborasikan sistem sosial untuk menemukan solusi-solusi konkret dalam konteks pemecahan masalah dan problematika bangsa melalui tugas dan fungsi ASN, khususnya memberikan pelayanan terbaik bagi negara dan masyarakat Indonesia. ASN harus menjadi perajut kebhinekaan dengan mengedepankan nilai-nilai nasionalisme dan profesionalisme dalam tugas maupun fungsi yang diberikan. Semangat dalam menghadapi persoalan kolektif bangsa ini sehingga KORPRI semakin tangguh dan Indonesia semakin tumbuh. Semoga ASN semakin jaya, kreatif, inovatif dan suluh penerang bagi bangsa Indonesia.


ASN sebagai agen transformasi, perekat persatuan dan pelayan publik wajib menjaga netralitas dan integritas tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Meski disadari secara bersama bahwa saat ini Indonesia sedang dalam masa sulit karena adanya pandemic virus Covid-19 yang melanda dunia. Kendati demikian, KORPRI dengan semangat "ASN Bersatu, KORPRI Tangguh, dan Indonesia Tumbuh" memiliki urgensi yang fundamental untuk diimplementasikan sebagai manifestasi solidaritas sosial ASN serta komitmen bersama membangun peradaban kegotong-royongan yang kuat diantara anak bangsa untuk “Indonesia Maju, Indonesia Tumbuh”.


 

Share:

3 Rutan di Sulsel Vaksinasinya 100 Persen




Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Minggu (28/11) mengatakan telah ada 3 Rutan yang berhasil mengvaksin 100% Warga Binaannya. Ketiganya yakni Rutan Pinrang, Enrekang dan Makale. Sedangkan 20 Lapas/Rutan lainnya vaksinasinya sudah diatas 90%. 

"Kami terus mendorong agar semua warga binaan yang ada di 24 Lapas/Rutan divaksinasi semua. Saat ini capaian vaksinasi sebesar 97, 83%," ujar Kakanwil Harun. 

Harun juga mengatakan, dari data per 27 November ada 10.664 Wargabinaan, 9686 Orang sudah divaksin dosis lengkap (Pertama dan Kedua). Sebanyak 747 Wargabinaan masih vaksin pertama. 

Menurut Kakanwil Harun, masih ada 231 Wargabinaan yang belum divaksin dan sedang dikoordinasikan dengan pihak terkait agar secepatnya divaksin. Pada saat vaksinasi ada beberapa WBP yang  tidak memenuhi syarat untuk di vaksin karena alasan kesehatan dan saat ini dalam perawatan dokter dan paramedis Lapas/Rutan. 

"Harapan kami setelah mereka sembuh dapat segera di vaksin, “ kata kakanwil Harun. 

Kakanwil Harun menyampaiakan terima kasih kepada Pemprov Sulsel, Pemkab/Pemkot se-Sulsel, Pihak TNI Polri , Poltekes Makassar dan Kantor kesehatan Pelabuhan Makassar yang selama ini membantu vaksinasi bagi WBP di Lapas/Rutan dan LPKA di Sulsel.
Share:

595 Peserta di Sulsel Telah Ikuti SKB Kesamaptaan CPNS Kemenkumham





Sebanyak 595 peserta di Sulawesi Selatan telah ikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 di Batalyon A Sat  Brimob Polda Sulsel, Jl. Sultan Alauddin No 75, Pa’baeng-baeng, Makassar. 


Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Basir mengatakan peserta dari tes ini sebanyak 615 orang terdiri dari Laki-laki sebanyak 600 orang dan perempuan 15 orang. 


"Sebanyak 20 peserta tidak mengikuti tes. Ada satu peserta tidak melanjutkan tes tersebut karena mengalami tekanan darah tinggi. Peserta tersebut juga tidak mau ambil resiko,"Kata Basir. 


Menurur Basir, Tes ini berlangsung mulai 24 hingga 27 November 2021 dengan formasi SLTA sebanyak 205 orang yang terdiri dari 203 orang penjaga tahanan (199 laki-laki dan 4 perempuan) serta 2 orang Pemeriksa Keimigrasian (1 laki-laki dan 1 perempuan) terdiri dari Seleksi Tes Kesamaptaan Jasmani yakni lari 12 menit, dan Pull Up (untuk wanita chaning)  Sit Up, serta Push Up selama 1 (satu) menit dan kemudian Shuttle Run jarak 6 Kali 10 meter. 


Lebih lanjut Basir mengatakan bahwa hari ini juga dilaksanakan seleksi kesampataan Calon Taruna Poltekip dan Poltekim Kemenkumham sebanyak 18 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. 


Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsrl Sirajuddin dalam keterangannya Minggu, 28 November 2021 mengatakan tes ini dilaksanakan bekerjasama dengan Satbrimob Polda Sulsel. 


"Pada tes ini, Kemenkumham Sulsel juga menyiapkan Kamera Video. Untuk transparansi dan antisipasi jika ada peserta yang keberatan dengan hasil tes," Kata Kadiv Sirajuddin. 


Pelaksanaan SKB ini kata Sirajuddin juga dipantau langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Dari pemantauannya, Pelaksanaan SKB Kanwil Sulsel berjalan baik dan mengapresiasi transparansi pelaksanaan tes yang dipasangi kamera video. 


Selain itu, pelaksanaan tes ini dipantau juga oleh Perwakilan Biro Kepegawai Setjen Kemenkumham RI.

Share:

Jumat Bersih - Bapas Kelas II Watampone Gelar Kerja Bakti Membersihkan Lingkungan Kantor.




Watampone, Jumat 26 November 2021, PLT Kabapas Kelas II Watampone, Marwati mengarahkan jajaran Pegawai untuk melaksanakan kegiatan "JUMSIH" Jumat Bersih. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bergotong royong membersihkan ruangan kerja, halaman dan area trotoar kantor. Beliau mengajak seluruh pegawai agar terus rutin membersihkan lingkungan kantor tiap hari Jumat ,“Sebagai ASN sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan contoh kepada masyarakat dengan melakukan hal yang postif terutama dengan cara menerapkan kebersihan lingkungan agar suasana lebih nyaman dalam melaksanakan pekerjaan kantor ungkap Marwati sambil menyapu halaman kantor.


Tujuan kegiatan Jumat bersih ini untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi setiap pegawai terhadap pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan demi mendapatkan lingkungan yang sehat. Seluruh pegawai Bapas Kelas II Watampone dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan gotong royong membersihkan lingkungan kantor dengan antusias. Menurut Syamsu Jumadi, Kaur TU Bapas Kelas II Watampone, “kebersihan merupakan sebagian dari iman, apabila kantor sudah bersih maka kita akan merasa nyaman dalam melaksanakan tugas sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya Klien Pemasyarakatan”.

Share:

Ombudsman Perwakilan Sulsel Pantau Pelaksanaan SKB Kemenkumham Sulsel





Makassar. Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan Pantau pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan Hari Kedua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021 Kualifikasi Pendidikan SLTA dan Sederajat di Batalyon A Satuan Brimob Polda Sulsel, Jl. Sultan Alauddin No 75, Pa’baeng-baeng, Makassar, pada Kamis (25/11). 


Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin selaku ketua panitia bersama Kabag Umum Basir selaku sekretaris panitia penerimaan CPNS Kanwil Sulsel mendampingi secara langsung Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan dan menjelaskan alur proses tes SKB. 


"Prosesnya dimulai dari lokasi penitipan barang, selanjutnya peserta diarahkan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian

Ke tempat registrasi peserta, tempat arahan dan pembagian kelompok peserta, pemeriksaan kesehatan dan pengecekan suhu oleh dokter/perawat dari Kanwil Sulsel, pengukuran tinggi dan berat badan, pemanasan peserta dan ikut Kesamaptaan A Kesamaptaan B," Kata Sirajuddin. 


Basir menambahkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan SKB berjalan dengan lancar. "Hari kedua ini diikuti peserta sebanyak 174. Tiga peserta tidak hadir tanpa keterangan dari yang bersangkutan," Kata Basir. 


Dari pemantauan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Andi Anas dan Tim, Pelaksanaan SKB Kanwil Sulsel berjalan baik dan mengapresiasi transparansi pelaksanaan tes yang dipasangi kamera video sebagai antisipasi jika ada peserta yang keberatan dengan hasil tes. 


"Dari penjelasan panitia tadi, setiap tes dipasangi kamera video sehingga jika ada yang keberatan, videonya dapat dilihat ulang. Sudah ada beberapa yang keberatan dan itu ditangani dengan baik oleh Kemenkumham Sulsel," ujar Andi Anas.

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Buka kegiatan Evaluasi Rekening Pengeluaran Ditjen Imigrasi





Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel), Harun Sulianto buka kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Restrukturisasi Rekening Pengeluaran (Virtual Account) Satuan Kerja Imigrasi, Rabu (24/11). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Hotel Claro Makassar. 


Hadir dalam kegiatan tersebut Regional CEO BRI Makassar M. Fikri Satriawan dan Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sulsel, Dodi Karnida. 


Kakanwil Harun dalam Sambutannya mengatakan bahwa saat ini kondisi prekonomian dunia telah berubah dengan perubahan yang sulit  dapat diprediksi. “Untuk itu, kita harus dengan cepat beradaptasi. Layanan  Bank Konvensional juga mulai tersaingi dengan  layanan digital bank dan financial technology (fintech),” Kata Harun.


Adanya penyempurnaan manajemen rekening pemerintah melalui restrukturisasi rekening, yang dalam implementasinya menggunakan Treasury Single Account (TSA), membuat pengelolaan rekening pengeluaran menjadi lebih mudah dikendalikan. 


Dengan   rekening virtual (virtual account, Kata Kakanwil Harun diharapkan dapat Mengurangi jumlah rekening pengeluaran pemerintah, Mengkonsolidasikan saldo rekening pengeluaran satuan kerja, Masing-masing Eselon I Kementerian/ Lembaga dapat memantau seluruh saldo dan transaksi satuan kerja, dan menggalakkan penggunaan digital banking karena dilengkapi dengan debit card, CMS dan dashboard.


Kepala Bagian Keuangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham Jayanta Surbakti mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan Sebagai wadah peningkatan kompetensi pengelola keuangan di Jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dan sebagai Media berbagai pengalaman dan best practice dalam pengelolaan rekening virtual. 


Pesertanya terdiri para Kepala Kantor Imigrasi , Bendahara pengeluaran dan  pengelola keuangan mitra Bank Rakyat Indonesia sejumlah 49 satuan kerja dari Provinsi Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.


Narasumber kegiatan tsb  dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, dari BRI, dan KPPN Makassar.

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Pantau Pelaksanaan SKB Kesamaptaan CPNS 2021





Makassar - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto didampingi Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Pemasyarakatan Edi Kurniadi, dan Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida pantau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan Hari Pertama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2021 Kualifikasi Pendidikan SLTA dan Sederajat. 


Kegiatan ini dilaksanakan di Batalyon A Sat  Brimob Polda Sulsel, Jl. Sultan Alauddin No 75, Pa’baeng-baeng, Makassar, pada Rabu (24/11). 


Kadiv Administrasi Sirajuddin selaku Ketua Panitia Daerah minta kepada peserta tes agar mengikuti tes dengan sportif dan percaya pada kemampuan sendiri serta tunjukkan kemampuan dengan optimal. 


Menurut Sirajuddin, tes ini merupakan kerjasama pihaknya dengan Satbrimob Polda Sulsel. Untuk transparansi, telah terpasang kamera video sebagai antisipasi jika ada peserta yang keberatan dengan hasil tes. 


Sirajuddin juga mengatakan bahwa tahapan dalam pelaksanaan Seleksi Tes Kesamaptaan Jasmani terdiri dari lari 12 menit, dan Pull Up (untuk wanita chaning)  Sit Up, serta Push Up selama 1 (satu) menit dan kemudian Shuttle Run jarak 6 Kali 10 meter. 


Kepala Bagian Umum, Basir mengatakan bahwa tes ini akan berlangsung mulai 24 hingga 27 November 2021 dengan formasi SLTA sebanyak 205 orang yang terdiri dari 203 orang penjaga tahanan (199 laki-laki dan 4 perempuan) serta 2 orang Pemeriksa Keimigrasian (1 laki-laki dan 1 perempuan). 


"Untuk hari ini, sebanyak 169 peserta pria telah ikut tes kesamaptaan. Satu peserta tidak melanjutkan tes tersebut karena mengalami tekanan darah tinggi. Peserta tersebut juga tidak mau ambil resiko," Kata Basir. 


Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Program dan Humas John Batara, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga Andi Rahmat, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Khomaini, dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Fajrin T.

Share:

Kemenkumham Sulsel Terima Penghargaan Pencatatan Kekayaan intelektual Komunal




Jakarta. Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto, menerima penghargaan terbaik kategori Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal 2021utk wilayah tengah dg 274 permohonan  .piagam penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Edward O. S. Hiariej, pada rakornis kekayaan intelektual Selasa (23/11) di hotel Shangri La Jakarta. Sementara untuk wilayah barat diraih Kanwil Sumatra Utara dengan 166 permohonan dan wilayah Timur diraih Kanwil Maluku dengan Utara 132 permohonan


Wamenkumham Prof Eddy saat membuka Rakornis mengatakan, dalam kaitannya dengan Kekayaan Intelektual (KI), Hukum berfungsi untuk melindungi, di dalam perlindungan ada penegakan hukum, dan yang harus dilindungi diantaranya mengenai hak milik, terkait kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual harus dilindungi berkaitan dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi. Perlindungan KI mencakup dua hal, kepada setiap warga negara harus diberikan haknya, dan hak yang diperoleh dari negara akan memberikan dampak ekonomi untuk memeberikan kesejahteraan masyarakat.


Sementara itu Pelaksana Tugas Dirjen Kekayaan Intelektual  Razilu mengungkapkan,  “Sistem Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam menunjang perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Perlindungan dan pemanfaatan Sistem KI memungkinkan masyarakat menghasilkan karya untuk mendapatkan pengakuan dan keuntungan ekonomi dari karya yang dihasilkannya untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian rakyat lebih baik.”


Rakornis ini mengahadirkan narasumber Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur,  Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Perwakilan Ditjen Otoda Kemendagri, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, dan  Direktur Manajemen Kekayaan Intelektual BRIN.


Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto menambahkan bahwa sesuai Permenkumham  No. 13/2017, Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dimaksudkan untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatannya.


KIK ini terbagi atas emapt kelompok: 1.) Pengetahuan Tradisional (PT), 2.) Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), 2.) Sumber Daya Genetik (SDG), dan 4.) Potensi Indikasi Geografis.


Beberapa contoh jenis KIK Sulsel yang terlah tercatat: SOP Saudara (PT/Pangkep), Ukiran Passura’ Toraya (EBT/Tana Toraja & Toraja Utara), Kopi Arabika Kalosi (IG/Enrekang), dan Kayu Sanrego (SDG/Bone)


Turut hadir dalam kegiatan ini Kabid Pelayanan Hukum Mohammad Yani, Plt. Kasubbid KI Jean Henry Patu, Kasubag Humas, RB, dan TI Dedy Ardianto Burhan, dan Operator KI di Kanwil.

Share:

Kemenkumham Sulsel Dorong Akselerasi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin





Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel, Anggoro Dasananto Senin (22/11) Mengatakan bahwa Kanwil Sulsel terus memacu 20 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) mitra kerja kanwil untuk terus memberikan bantuan hukum kepada orang miskin baik litigasi maupun non litigasi. 


"Saat ini ada 20 OBH yang telah terakreditasi untuk memberikan bantuan hukum,  terdiri dari 1 terakreditasi A yakni YLBH Bhakti keadilan Wajo,1 terakreditasi B yakni LBH sinar keadilan Bulukumba, dan sisanya 18 OBH terakreditasi C," ujar Anggoro. 


Anggoro  menambahkan bahwa pada 2020 lalu, Kanwil Kemenkumham Sulsel  berhasil mendapatkan penghargaan dari Menkumham sebagai penyelenggara bantuan hukum terbaik 1 (kategori sedang). Sementara  dua OBH di Sulsel mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM pada ajang penganugrahan “access to justice” yaitu LBH Lipang Takalar Sebagai Terbaik I dalam pemberian layanan bantuan hukum untuk kategori LBH C dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Wajo memperoleh penghargaan Terbaik II untuk kategori LBH A. 


Menurut Anggoro Dasananto, Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata, serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. 


Kepala Bidang Hukum Andi Haris menyampaikan, untuk tahun 2021, Kanwil Sulsel mendapatkan Alokasi Anggaran bantuan hukum litigasi sebesar Rp. 1.943.000.000 dan Nonlitigasi sebesar Rp. 466.700.000,- (setelah dilakukan adendum) untuk 20 OBH yang telah menjalin Kerjasama dengan Kanwil Sulsel. 


“Dalam kurun waktu Januari-November Tahun 2021, jumlah layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh 20 OBH ini sebanyak 687 Kasus Litigasi dan 169 Kegiatan Nonlitigasi dengan presentasi penyerapan anggran sebesar 85,26 persen,” ungkap Andi Haris.

Share:

Kanwil Kemenkumham Sulsel gelar Workshop Penguatan Pelaksanaan Yankomas

 



Makassar -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto Buka kegiatan workshop penguatan petugas pos pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas), Jumat (19/11/2021). 

Harun Sulianto dalam sambutannya mengatakan bahwa Workshop ini merupakan bagian dari Corporate University (CorpU), dan merupakan sebuah strategi dalam mewujudkan link and match antara pembelajaran, pengelolaan kompetensi dan pencapaian sasaran kinerja organisasi. 

"Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan respon cepat para petugas pos Yankomas 33 UPT dalam menerima aduan Yankomas mengenai dugaan pelanggaran/permasalahan HAM" ujar Kakanwil. 

Ia menambahkan bahwa jumlah aduan HAM ditahun 2021 sejumlah 34 Aduan dengan rincian 20 Selesai, 8 diproses, dan 6 diarsipkan, dengan isu utama yang sering muncul yaitu sengketa tanah dan access to justice. 

kemudian dilanjutkan dengan materi dari Direktorat Jenderal HAM oleh Anggarani Utami terkait dengan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelayanan komunikasi masyarakat. 

Dalam paparannya ia menjelaskan bahwa mekanisme Yankomas telah diatur dalam permenkumham nomor 32 tahun 2016 diawali dengan penyampaian laporan, penelaahan laporan, pemberian rekomendasi, dan Rapat koordinasi di daerah. 

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bidang HAM Utary Sukmawati, Bidang Kepegawaian Kanwil Sulsel, Petugas Yankomas pada 33 UPT di Sulawesi Selatan.
Share:

Kemenkumham Sulsel Berduka, Karutan Makassar Berpulang



Keluarga Besar Kanwil Kemenkumham Sulsel berduka, Kepala Rutan Kelas 1 Makassar Haji Sulistyadi meninggal dunia, Jumat (19/11) dini hari tadi  pukul 01.15 wita di RS. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

“Almarhum sejak 1 Oktober 2021 dirawat di ICU RS milik pemerintah tsb karena kecelakaan lalu lintas tunggal di jalan tol Reformasi/Tol Bandara makassar,” kata Rahnianto, Kabid Pembinaan Divisi Pemasyarakatan kanwil kemenkumham Sulsel. 


Kakanwil kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan, Haji Sulistyadi Lahir di Magelang, 18 Januari 1970. Ia lulusan   Akademi Ilmu Pemasyarakatan(AKIP) kemenkumham angkatan 24. Sulistiadi menjabat Kepala Rutan Kelas 1 Makassar sejak 13 Februari 2020. 


Sebelumnya yang bersangkutan pernah menjabat Kalapas Indramayu (2016), Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Sukamiskin (2015), Kabid Kegiatan Kerja Lapas Makassar (2014), Kepala Cabang (Kacab) Rutan Tondano di Amurang (2011) dan Kacab Rutan Enemawira Sulut (2008).  


Menurut Kakanwil Harun Selama di Rutan Makassar, Sulistyadi banyak menciptakan Inovasi layanan publik dan  saat ini sudah di tahapan Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB untuk penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) . 


Jenazah akan di makamkan di Tondano Sulawesi Utara, dan sudah diberangkatkan melalui bandara Sulatan Hasanuddin , setelah sebelumnya dilepas dengan upacara kedinasan yang dipimpin langsung oleh kakanwil kemenkumham Sulsel Harun Sulianto. 

Almarhum meninggalkan istri Hj. Idayati Buchari (52 thn) dan tiga orang anak yakni Ashar Prasetyadi ( 26), Ajeng isti  Safaati (21) dan Bima Fata Prasaja (17).

Share:

Cegah Pencucian Uang, Kemenkumham Sulsel Gelar Sosialisasi Pemilik Manfaat Bagi Korporasi




Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menggelar Sosialisasi dan Evaluasi terkait Pelaporan Pemilik Manfaat bagi Korporasi di Hotel Gammara Makassar, Kamis (18/11). 


Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan target kinerja Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Indikatornya adalah  meningkatnya jumlah pelapor Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di wilayah Sulawesi Selatan. 


Menurut Anggoro ,Pelaksanaan kegiatan ini untuk  meningkatkan  pemahaman korporasi agar melakukan pelaporan pemilik manfaat. Sedangkan kepada notaris diharapkan agar dapat memberikan pemahaman bagi para pengguna jasanya tentang kewajiban  pelaporan pemilik manfaat sehingga  tercipta pemahaman yang komprehensip terkait kewajiban pelaporan pemilik manfaat di Wilayah. 


Pada Tahun 2021, Sebanyak 7.789 Korporasi sudah melaporkan pemilik manfaat, meningkat dari tahun 2020 yang hanya 1.741. “Tapi ini meningkat karena 2019 hanya 2.462 yang melapor karena gencarnya sosialisasi sperti ini," Kata Anggoro. 


Narasumber kegiatan ini adalah Prof.Dr  Anwar Borahima, Guru Besar Fakultas Hukum  Universitas Hasanuddin dan Dr. Ria Trisnomurti, Notaris di Kota Makassar. 

Pemilik Manfaat Menurut Prof. Anwar adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden 13 tahun 2018. 


"Konsep BO yang diatur dalam Financial Action Task Force (FATF) Recommendations. Pertama, menurut FATF Recommendation, BO 

merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate memiliki atau mengendalikan pihak lain (ultimate owns or controls), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (ultimate effective control) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum," Kata Prof. Anwar. 


Lebih Lanjut, Prof. Anwar mengatakan bahwa Konsep BO Kedua yakni istilah ultimate owns or controls dan ultimate effective control menggarisbawahi pada 

suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung. 


"Dengan adanya aplikasi tersebut, identifikasi maupun verifikasi BO dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri (self assesment) meskipun dalamkenyataannya dilakukan oleh korporasi melalui perwakilan dari notaris sebagai gatekeeper," Ungkap Prof. Anwar. 


Ria Trisnomurti menyampampaikan bahwa pengawasan penerapan prinsip mengenali

Pemilik manfaat terhadap koperasi dilaksanakan oleh Menkumham  melalui  Dirjen Admintrasi Hukum Umum. 


Menurut Notaris  Ra Pengawasan korporasi yang memiliki risiko rendah dan menengah dilakukan dengan tidak langsung tapi  secara elektronik melalui AHU-Online. 

Tetapi  terhadap Korporasi yang mempunyai tingkat risiko tinggi dan risiko sangat tinggi pengawasannya dilakukan secara langsung. Pengawasannya  bekerjasama dengan pusat pelaporan dan analisis transakai keuangan/PPATK serta dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. 

Kegiatan ini diikuti oleh  50 orang  pesrta. Yakni 30 orang dari korporasi, 10 orang notaris dan 10 orang dari dinas penanaman modal dan PTSP Kota Makassar.

Share:

Bapas Kelas II Watampone Bersama Tim Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Sulsel melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Limas)



Watampone, Kamis 18 November 2021

Bapas Kelas II Watampone yang diwakili oleh Marwati (PLT Kabapas Kelas II Watampone), Andi Masjaya (Kasubsi BKA), dan Syamsu Jumadi (Kaur Tata Usaha) bersama dengan Tim Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Sulsel melakukan monitoring dan evaluasi terkait kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembinaan dan pelatihan kemandirian untuk Klien Pemasyarakatan. Kerjasama dengan pihak ketiga ini tergabung dalam Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Limas) yang turut membantu dalam pemberdayaan Klien Pemasyarakatan dalam bidang wirausaha.


Pada kegiatan ini tim monitoring dan evaluasi mengunjungi Balai Latihan Kerja Kab. Bone, dan Pokmas Limas yaitu Mr. King Automodif Otoproject, serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat – Forum Pendamping Pemerhati Anak Indonesia (FKBM – FP2AI). Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Rahnianto meninjau langsung pelatihan kemandirian dibidang pertukangan yaitu pembuatan furniture dan menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan kemandirian untuk Klien Pemasyarakatan ini akan sangat bermanfaat bagi mereka kedepannya karena keterampilan kerja yang meningkat berarti peluang kesuksesan usaha semakin tinggi.


Kemudian beliau Bersama rombongannya melanjutkan kunjungan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat – Forum Pendamping Pemerhati Anak Indonesia (FKBM – FP2AI). Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Sulsel dan Mr. King Automodif Otoproject guna meninjau bentuk pembinaan kemandirian yang diberikan oleh mereka serta sejauh mana progres keberhasilan mencetak SDM dalam hal ini Klien Pemasyarakatan menjadi produktif dan mampu bersaing dalam dunia  wirausaha. Beliau berharap agar program-program yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Watampone dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.


PLT Kabapas Kelas II Watampone, Marwati juga menambahkan bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Pokmas Lipas adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, bisa memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh masyarakat sehingga dikemudian hari diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Mitra kerja Pemasyarakatan yang memiliki kepedulian tinggi dan kesediaan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan turut memiliki andil dalam membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berkualitas dan produktif

Share:

Penguatan Kompetensi Penyusunan DUPAK untuk JFT PK dan JFT APK oleh Tim Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi



Watampone, Kamis 18 November 2021

Jajaran pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yaitu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) Bapas Kelas II Watampone dengan didampingi oleh Marwati selaku PLT Kabapas Kelas II Watampone mengikuti pengarahan tentang penguatan kompetensi penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh Tim Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Sulsel.. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Bapas Kelas II Watampone pada hari Kamis 18 November 2021.


Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Rahnianto menyampaikan bahwa pengarahan ini bertujuan untuk keseragaman laporan pembuatan DUPAK menjadi PAK yang minimal harus dibuat sekali dalam setahun oleh JFT PK dan APK sesuai dengan Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK). Beliau berharap agar JFT PK dan APK Bapas Kelas II Watampone tertib administrasi dan melaksanakan tupoksinya dengan baik.


Pengarahan tersebut kemudian dilanjutkan oleh PK Madya Kanwil Kemenkumham Sulsel, Muhammad Gustang yang memaparkan tentang teknis penyusunan DUPAK berdasarkan format yang telah ditentukan hingga menjadi PAK yang berdasarkan SKHK dan Permenkumham No. 41 Tahun 2017 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Permenkumham No. 42 Tahun 2017 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Beliau mengharapkan agar ada keseragaman pembuatan laporan dan tepat waktu mengirim laporan DUPAK kepada tim penilai di Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Share:

Unit Layanan Paspor (ULP) Kini Hadir di Gowa




Gowa. Komitmen MoU antara Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto dan Bupati Gowa Adnan Purichta IYL dalam pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) di Gowa yang disepakati September dua bulan lalu, Selasa Kemarin telah diresmikan. 


Kakanwil Harun dan Bupati Adnan Selasa 16/11. melakukan pengguntingan pita bersama pertanda ULP Kantor Imigrasi Makassar di Gowa akan  siap memberikan layanan  Paspor RI bagi masyarakat Kab. Gowa dan sekitarnya. ULP ini terletak di Ruko Yasmin Square, Jl. Tumanurung Raya, Kalegowa Kec. Sombaopu Kab. Gowa. 


Harun menyampaikan apresiasi pada segenap jajaran Pemkab Gowa atas penyediaan tempat utk ULP. Kehadiran ULP di Gowa sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan dapat berkontribusi secara ekonomi pada warga sekitar. 


Selain itu diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat di daerah selatan Provinsi Sulsel seperti Takalar Jeneponto, Bantaeng hingga Bulukumba tidak perlu lagi jauh- jauh ke Makassar untuk bermohon paspor karena sudah terdapat unit layanan paspor di Gowa. 









Masyarakat tidak perlu khawatir perihal antrian yang padat, dengan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO), pemohon paspor tidak perlu lagi antri lama, pada aplikasi ini, pemohon dapat memilih jadwal hari dan jam yang diinginkan sesuai kesempatan. Tarif PNBP yang dibebankan Rp. 350.000 dan paspor selesai dapat diambil tiga hari kerja setelah pembayaran dengan ketentuan dokumen yang dipersyaratkan dilengkapi. 


Sementara itu Bupati Adnan mengatakan,” 72 persen Wilayah Kabupaten Gowa berada di dataran tinggi. Sehingga jika pengurusan paspor masih pada Kantor Imigrasi Makassar di Jl. Tamalanrea, masyarakat Gowa akan susah dalam menjangkau dan mendapatkan pelayanan.

” Apalagi Kab. Gowa merupakan penyangga kota makassar, 45 persen penduduk Kabupaten Gowa  aktivitasnya di Makassar.” 


Bupati Adnan menyambut pernyataan Kakanwil Harun, dengan mendekatkan layanan publik sama dengan mengurangi  beban hidup masyarakat dan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang tadinya dipersiapkan untuk biaya akomodasi dan transportasi dapat disimpan untuk keperluan kebutuhan keluarga lainnya. 


Lanjut Bupati, tahun depan Pemkab Gowa akan membangun Mall Pelayanana Publik (MPP) di atas lahan 8000 meter, semua jenis layanan publik akan disatukan di dalam MPP baik dari internal pemkab Gowa maupun dari Instansi vertikal dan BUMN. Nantinya pelayanan Kantor Imigrasi diharapkan nantinya akan termasuk di dalamnya. 


Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Sulsel Dodi Karnida dan Kepala Kantor Imigrasi Makassar Agus Winarto beserta jajaran. Sementara dari Pemkab Gowa hadir Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni, Pejabat Sekda Gowa Kamsina, Kajari Gowa Yeni Adriani, dan segenap Pimpinan Forkompimda Kabupaten Gowa.

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Lantik 40 Orang Notaris




Makassar -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto lantik 40 orang notaris wilayah Sulawesi Selatan di Hotel Gammara Makassar, Selasa(16/11). 


Adapun notaris yang dilatik terdiri dari 9 orang dari Kabupaten Gowa, 4 orang Takalar, 1 orang Jeneponto, 5  orang Maros, 2 orang Sidrap, 3 orang Pangkep, 2 orang Barru, 3 orang Pinrang, 1 orang Soppeng, 2 orang Luwu, 1 orang Luwu Utara, 4 orang Kota Parepare dan 1 orang palopo. 


Kepada Para Notaris yang baru dilantik, Kakanwil Harun Minta agar dalam menjalankan profesinya notaris harus profesional, berintegritas, berkapasitas, bermoral, memiliki komitmen, kompetensi dan tanggungjawab. 


Saat ini, di Sulawesi Selatan terdapat 7 Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) yang membina 498 orang  Notaris. Ketujuh MPDN itu yakni Makassar, Bone, Gowa, Maros, Palopo, Parepare dan Takalar.

Menurut Kakanwil Harun selama tahun 2020 Majelis Pengawas  Wilayah ( MPW) Wilayah , Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) melakukan 13 kali sidang yang memeriksa 31 notaris.

Share:

Kanwil Kemenkumham Sulsel Gelar Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI




Makassar -- Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham  Sulawesi Selatan Anggoro Dasananto Rabu ( 17/11) mengatakan  bahwa pihaknya telah lakukan kegiatan edukasi himbauan tentang pencegahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Hotel Gammara, Selasa (16/11/2021). 


Anggoro Dasananto mengatakan bahwa kegiatan ini bermaksud untuk memberikan edukasi sekaligus himbauan lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan pelanggaran HKI. 


"Sampai saat ini sudah terdapat 228 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Sulawesi Selatan yang  tervalidasi dan telah memperoleh sertifikat Pencatatan KI Komunal," Ujar Anggoro. 


Anggoro juga menambahkan bahwa Penegakan hukum HKI memiliki tantangan tersendiri, terutama yang datang dari pemilik KI sendiri. Beberapa alasan pemilik KI tidak melaporkan karena Nilai kerugian yang tidak terlalu besar, Memanfaatkan pelanggaran sebagai media promosi,  dan Ketidaktahuan HKI sebagai hak eksklusif pemegang KI. 


Ada dua pemateri dalam kegiatan ini, yang pertama yaitu Prof Dr. Ahmadi Miru ,Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan materi Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual. Dalam paparannya ia mengatakan 4 prinsip perlindungan kekayaan intelektual yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial. 


Sedangkan pemateri kedua Cecep Sarip Hidayat Kepala Seksi Pencegahan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dengan materi Perspektif penegakan Hukum dalam pencegahan pelanggaran kekayaan Intelektual pada E-Commerce (Market Place). 


Ia mengatakan bahwa potensi pelanggaran pada e-commerce yakni adanya barang palsu, masih minimnya pengetahuan tentang KI, minimnya pengawasan dari pihak penyedia lapak (e-commerce) dan fitur search engine yang membuka peluang pihak lain untuk memakai keyword yang melanggar HKI. 


Menurut Kepala Bidang Pelayanan Hukum Mohammad Yani, bahwa Kegiatan Edukasi yang mengambil tema Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Salah Satu Pilar Pelindungan Kekayaan Intelektual diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari Pemerintah  Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Korwas, PPNS Polda, Polres Pelabuhan, Kejaksaan Negeri, Bea Cukai Sulbagsel dan instansi terkait lainnya.

Share:

Jajaran Pegawai Bapas Kelas II Watampone Mengikuti Pengarahan dari Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel





Kab. Bone, Rabu 17 November 2021

Bertempat di aula Bapas Kelas II Watampone jajaran pegawai Bapas Kelas II Watampone mengikuti arahan penguatan tugas pokok dan fungsi  administrasi dalam Pemasyarakatan secara langsung Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel dan Kasubag Kepegawaian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel. Jajaran pegawai bersama PLT Kabapas Kelas II Watampone menyambut dengan secara antusias kegiatan ini.


Dalam pengarahannya Kadivmin Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Sirajuddin memaparkan bahwa Divisi Administrasi merupakan Divisi yang menangani bidang fasilitatif, menyelenggarakan fungsi pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah, pengordinasian dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi Lapangan, melaksanakan urusan kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga, serta melaksanakan kehumasan dan pelayanan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi. Lanjut beliau menambahkan bahwa di masa pandemi Covid 19 agar senantiasa meningkatkan sinergitas antar sesama pegawai melalui kekompakan dalam bekerja dengan tetap memperhatikan prosedur Kesehatan (prokes) penanganan pandemi Covid 19.


Penataan bidang administrasi yang terorganisir secara sistematis sangat penting dalam mendukung atau meningkatkan kinerja pegawai karena melalui administrasi yang tertata dengan baik merupakan representatif dari kualitas dan profesionalisme kinerja suatu Unit Pelayanan Teknis (UPT), ungkap Sirajuddin secara singkat. Beliau mengharapkan agar Bapas Kelas II Watampone, setelah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) agar dapat terus meningkatkan prestasi kerjanya dengan meraih predikat WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).


Selaras dengan hal tersebut, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Andi Rahmat juga menyampaikan bahwa agar kedepannya pemenuhan hak-hak pegawai dapat terlaksana dengan baik, beliau berharap Kerjasama dan kekompakan para Pegawai Bapas Kelas II Watampone dapat terjalin harmonis serta tidak ada lagi pegawai yang terkendala untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai, namun tetap menekankan pelaksanaan kewajiban pegawai sebagai prioritas utama.

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Arahan Sekjen Pada Rakor Capaian Kinerja 2021





Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto selasa (16/11) ikuti secara daring arahan Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto pada pembukaan  Rakor Pelaksanaan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021. 


Acara yg berlangsung di kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat diikuti secara daring oleh seluruh Kakanwil Kemenkumham se-Indonesia. 


Sekjen Andap minta jajarannya untuk tetap antisipasi dinamika perkembangan Covid-19 agar tidak ada peningkatan  kasus, perkirakan gelombang ketiga dan varian baru A.Y.4.2/Deltas Plus dengan Siapkan SOP dan terapkan prokes ketat seperti pada pintu masuk internasional, perlintasan negara, dan tempat yang ada even nasional dan internasional. 


Selain itu, Komjen Pol. Andap minta kepada Kakanwil dan jajarannya untuk lakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi. "Kakanwil dan jajaran harus menjaga amanah dan tugas serta kepercayaan yang diberikan pimpinan itu  dengan baik dan benar," Ungkap Komjen Andap. 


Lebih Lanjut, Andap juga minta kepada jajarannya untuk menyikapi Perkembangan Lingkungan Strategis era disrupsi (perubahan besar dan mendasar) dengan memiliki cara berpikir berbeda (Out Of The Box), bentuk diri jadi SDM unggul dan tangguh, kompeten, dan adaptif sehingga mampu buat terobosan baru yang kreatif.


Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Pemasyarakatan Edi Kurniadi, Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto serta Kepala Bagian Program dan Humas John Batara Manikallo.

Share:

Kemenkumham Sulsel: 32 Calon Taruna Politeknik Kedinasan Kemenkumham di Tes Kesehatan





Makassar. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) Harun Sulianto pantau pelaksanaan tes kesehatan Calon Taruna/Taruni politeknik kedinasan kemenkumham .sebanyak 32 calon taruna ( atar) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (poltekip) dan Politeknik Keimigrasian (Poltekim) jalani tes kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Senin (15/11).


Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin mengatakan bahwa ke 32 catar tersebut telah lulus tes Computer Asisted Tes (CAT). Selanjutnya mereka menjalani tes pemeriksaan kesehatan meliputi, pemeriksaan  suhu tubuh, pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan kesehatan umum, Elektrokardiogram  (EKG), rontgen, kesehatan mata, gigi, dan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh tim dokter RS Bhayangkara Makassar.


Kabag Umum , Basir menambahkan pelaksanaan tes ini berlangsung satu hari yang diikuti oleh 32 orang calon taruna/taruni terdiri dari 16 orang Poltekip dan 16 orang Poltekim dengan 2 diantaranya perempuan. Peserta tidak hadir sebanyak 4 orang  terdiri dari 2 orang peserta poltekip dan 2 orang peserta poltekim. 


Turut hadir mendampingi peserta, Kasubag Kepegawaian Andi Rahmat, Analis Kepegawain Fitrani dan Sulastri, Dokter Rutan Makassar Wahidah dan 2 orang dari biro kepegawaian yakni analis kepegawaian Deni Wahyudi dan Pelaksa Kepegawaian Budi Santoso

Share:

PLT Kabapas Kelas II Watampone Berkordinasi tentang MOU Pembinaan dan Pelatihan Kemandirian dengan Bupati Kab. Bone



Senin, 15 November 2021, Marwati, PLT Kabapas Kelas II Watampone, melakukan kunjungan ke Kantor Pemkab. Bone Untuk Berkordinasi tentang MOU (nota kesepahaman) Pembinaan dan Pelatihan Kemandirian untuk Klien Pemasyarakatan. Beliaubersama Kaur Tata Usaha Bapas Kelas II Watampone bertemu langsung dengan Bupati Kab. Bone, H.A. Fahsar M. Padjalangi membicarakan tentang Kerjasama yang berkesinambungan antara Bapas Kelas II Watampone dengan Pemkab. Kab. Bone dalam hal tentang Pembinaan dan Pelatihan Kemandirian untuk Klien Pemasyarakatandi Kab. Bone.

Meningkatkan keterampilan kerja dan publikasi informasi pasar kerja merupakan faktor yang berperan sangat vital untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing dalam dunia wirausaha, khususnya untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar mereka dapat berhasil berintegrasi Kembali dalam masyarakat, ungkap Marwati pada kunjungan tersebut.

Hal ini pun diapresiasi dan disambut secara positif oleh Bupati Kab. Bone H.A. Fahsar M. Padjalangi yang mengatakan bahwa Kerjasama dalam hal Pembinaan dan Pelatihan Kemandirian untuk Klien Pemasyarakatan bersinergi dengan tugas pokok Pemkab Bone yaitu menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing dalam bidang wirausaha, tentunya ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan lapangan pekerjaan di Kab. Bone.

Share:

PNBP Kekayaan Intelektual Kemenkumham Sulsel 1.9 M





Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Intelektual sebesar Rp1,9 miliar.  

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan berhasil mencatat 


Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil kemenkumham Sulsel Anggoro Dasananto pada Senin (15/11) mengatakan, PNBP tersebut mengalami kenaikan.


Jika pada Periode Januari hingga November 2020 PNBPnya hanya 1 Miliar, maka pada periode yang sama pada 2021 ini PNBPnya naik jadi Rp1,9 Miliar.  


"Layanan KI yang banyak dilayani adalah pendaftaran merek, hak cipta, Paten, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK),” kata Anggoro. 


Selain itu, Menurut Anggoro sepanjang Pandemi Covid-19 Kanwil Kemenkumham Sulsel membuat inovasi layanan konsultasi online sehingga para pemohon KI tidak perlu melakukan konsultasi ke kantor layanan. "Cukup dengan telepon, SMS atau dengan Whatsapp kemudian akan dipandu oleh duta layanan kami," katanya.  


Anggoro  mengatakan bahwa untuk lebih meningkatkan layanan publik Kanwil Kemenkumham Sulsel selama Pandemi, pihaknya telah menciptakan inovasi diantaranya Inovasi Sistem Informasi dan Akses KIK (SI AKIK),Layanan Sertifikat Door to Door (Laserdoor), Layanan KI Digital Kanwil Sulsel (Lakidigi), dan Layanan Pengingat KI Sebelum Terlambat (Lakiselam). 


Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan bahwa PNBP KI selama Pandemi mengalami peningkatan karena adanya MoU/PKS antara Kemenkumham Sulsel dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Instansi Lainnya. Juga karena Sosialisasi KI dari Kanwil Sulsel kepada masyarakat.


Lebih lanjut, Harun mengatakan Hingga saat ini pihaknya telah melakukan kerjasama dengan 11 pemerintah daerah yakni Luwu Utara, Pangkep, Takalar, Enrekang, Pinrang, Luwu Timur, Sidrap, Wajo, Palopo, Sinjai, dan Bone.


Sedangkan 9 perguruan tinggi yang sudah digandeng yakni Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Indonesia Timur, Universitas Fajar, Universitas Sawerigading, dan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia. 


 “Kami juga berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Dinas Perindustrian Sulsel, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan dan Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan," Kata Kakanwil Harun.

Share:

Kantor Imigrasi di Sulsel Siap Layani Pemohon Paspor Umrah

 




Makassar. Menanggapi dibukanya umroh untuk Jemaah Indonesia oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Kadiv keimigrasian kanwil Kemenkumham Sulsel, Dodi Karnida minggu ( 14/11 ) mengatakan  jajaran Kantor Imigrasi di Sulawesi Selatan  siap memberikan layanan keimigrasian yang optimal dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan.


Menurut  Dodi Karnida , dari hasil monitoring dan evaluasi dari segi SDM dan sarana prasarana, 3 Kantor Imigrasi yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Makassar, Parepare, dan Palopo telah siap memberikan layanan permohonan paspor baik untuk keperluan umrah maupun haji. Quota jumlah pemohon Paspor juga telah ditambah menyesuaikan dengan level pemberlakuan PPKM di Kota masing-masing Kantor Imigrasi di Sulsel.


Adapun ketentuan persyaratan permohonan paspor untuk keperluan umroh maupun haji masih sama dengan tahun sebelumnya, tetap merujuk pada Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1081.iz.03.10 tahun 2011 tentang penerbitan paspor biasa bagi calon jemaah haji.


Persayaratan dimaksud yaitu untuk pemohon paspor baru membawa dokumen asli dan foto copy e-KTP, Kartu Keluarga, surat kenal lahir (akta lahir / ijazah / akta nikah / surat ganti nama), surat rekomendasi dari kementerian agama dan surat rekomendasi dari travel umroh untuk jamaah umroh. 


Bagi jamaah calon haji yang telah memiliki paspor, masa berlaku paspor tersebut paling sedikit 6 bulan terhitung saat hari keberangkatan. Namun jika kurang dari itu maka wajib melakukan permohonan penggantian Paspor Habis Berlaku dengan membawa dokumen Asli dan fotocopy Paspor lama, E-KTP, dan Surat rekomendasi yang dimaksud di atas.


Hal yang perlu diperhatikan, kata Dodi Karnida ,  nama jamaah calon haji yang tercantum pada paspor paling sedikit 3 kata, jika nama calon jemaah kurang dari 3 kata maka ditambahkan nama ayah dan kakek. Sementara biaya PNBP atas penerbitan paspor sebesar Rp. 350.000,- untuk Paspor Biasa dan Rp. 650.000,- untuk jenis Paspor Elektronik.


Lebih lanjut Dodi menjelaskan terkait penerbangan internasional pada Bandara Sultan Hasanuddin sampai saat ini masih belum dibuka berkaitan dengan kebijakan nasional penanggulangan Pendemi Covid-19. Meskipun begitu pihak Imigrasi bersama instansi terkait rutin melakukan pertemuan

Share:

Link Terkait

Instagram

Bapas Watampone YouTube



Instagram

Blog Archive

narator

Maps

Recent Posts