Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone Gelar Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Polsek Ponre Kabupaten Bone


Upaya Pelaksanaan Musyawarah dan Diversi di tingkat Kepolisian dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pertama  Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone, A. Nirmala Dewi Walinono dengan didampingi oleh PLT. Kabapas Kelas II Watampone, Marwati dan Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA), A. Masjaya pada Selasa 01 Maret 2022 di Polsek Ponre, Kab. Bone. Pelaksanaan Musyawarah dan  Diversi yang digelar di  Ruang Diversi di Polsek Ponre, Kab. Bone terkait Perkara Pasal 480 ayat (1) dan (2) KUHPidana yang melibatkan Anak dibawah umur dihadapan fasilitator Diversi oleh Kanit Reskrim Polsek Ponre, Aiptu Andi Syarifuddin tokoh masyarakat, Orangtua/Wali dan Anak Korban berjalan dengan baik dan mencapai kesepakatan mencapai kesepakatan dengan mengembalikan Anak kepada orangtua/wali dengan syarat Anak dibeikan sanksi pelayanan sosial kepada mayarakat dan dibawah pengawasan Bapas Kelas II Watampone.


Diversi, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. “Upaya Diversi dilakukan  dengan Mengacu pada UU SPPA, maka penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang melakukan tindak pidana sedapat mungkin dihindari dari pidana penjara sebagai primum remedium, dan mengedepankan asas  ultimum remedium dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum karena seorang anak yang pernah di penjara akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat” ungkap A. Nirmala Dewi Walinono selaku PK yang mendampingi kasus Anak di bawah umur.


SPPA mengedepankan tentang kewajiban untuk memberikan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan semua pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yang dimaksud dilakukan dengan mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah agar mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. SPPA anak membedakan penanganan anak yang melanggar hukum dengan penanganan orang dewasa yang melanggar hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa mental dan fisik anak belum optimal, sehingga kemampuan mereka dalam bertindak dan bertanggung jawab juga tidak sama dengan orang dewasa jelas A. Nirmala Dewi Walinono menambahkan.


Dalam SPPA, diversi menjadi kunci untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Proses diversi mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.” Terang Marwati menutup Diversi tersebut.

(Humas Bapas Kelas II Watampone)

Share:

No comments:

Post a Comment

Link Terkait

Instagram

Bapas Watampone YouTube



Instagram

narator

Maps

Recent Posts