Peringati Hari Jadi Bone, PLT Kabapas Watampone Hadiri Prosesi Mattompang Arajang



PLT Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone Marwati menghadiri acara Mattompang Arajang yang dalam hal ini diartikan sebagai acara membersihkan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Bone di masa lampau, Senin (28/03/22).
Kegiatan Mattompang Arajang merupakan salah satu rangkaian HJB ke-692 yang dterpusat di Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone.
Adapun benda-benda yang disucikan diantaranya Latea Riduni, Lamakkawa, Lasalaga, Teddung Pulaweng, dan Sembang Pulaweng, dan benda kerajaan lainnya peninggalan Raja Bone Ke-15 Arung Palakka. Benda-benda kerajaan itu tersimpan dengan baik di Museum Arung Palakka (Museum Arajange) yang berada di Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone.
Pada kesempatan ini  Menteri Hukum dan HAM diwakili Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Dr. Suprapto menyerahkan Surat pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional yakni Songkok Recca atau Songko To Bone Kepada Bupati Bone.
Marwati selaku PLT Kabapas saat ditemui tim humas menganggap prosesi mattompa arajang merupakan salah satu upaya menjaga tradisi dan kelestarian peninggalan kerajaan Bone di masa lampau. "Mattompa araja tidak hanya sekedar acara seremonial belaka, lebih filosofis, prosesi ini merupakan pembelajaran dan pendidikan kepada seluruh masyarakat Bone terkait rekam jejak kerajaan Bone di masa lampau. Kita berharap hal ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh lapisan masyarakat." Tegas Marwati.
Dalam pantauan tim humas Bapas kelas II Watampone turut Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, anggota DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili Kepala Divisi Pemasyarakatan Dr. Suprapto.
(Humas Bapas Watampone)
Share:

Pegawai Bapas Watampone Mengikuti Penguatan Tupoksi Pemasyarakatan oleh Kadiv Pas Kemenkumham Sulawesi Selatan



Watampone - PLT Kabapas Kelas II Watampone, Marwati beserta jajarannya mengikuti Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pemasyarakatan oleh Kadiv Pas Kemenkumham Sulsel, Dr. Suprapto  yang diselenggarakan di aula Lapas Kelas IIA Watampone, Senin (28/03/2022). Mengawali pengarahannya Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulsel, Suprapto, menyampaikan bahwa pada masa pandemi Covid 19 agar jajaran pegawai Wilayah Kemenkumham Sulsel senantiasa menjaga integritas Kerja, meningkatkan kerja sama tim, dan yang terpenting dari itu adalah menjaga moral serta attitude dalam bekerja.
Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM bertekad melakukan akselerasi (percepatan) revitalisasi pemasyarakatan. Dalam peraturan Menkumham tersebut diatas, revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, WBP, dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Revitalisasi meliputi pelayanan tahanan, pembinaan WBP, pembinaan klien, dan pengelolaan barang rampasan dan benda sitaan.
Diperlukan upaya penguatan untuk memastikan efektifnya mekanisme pengawasan dan pembimbingan narapidana; memastikan mekanisme seleksi yang baik melalui penelitian kemasyarakatan dan asesmen, hingga memastikan dukungan dari keluarga dan komunitas untuk kedua program tersebut. Lanjut beliau berharap untuk meningkatkan terus meningkatkan sinergitas antara Aparat Penegak Hukum (APH), menjaga marwah Pemasyarakata, dan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik sebagai upaya penguatan kapasitas dari Balai Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana utama dalam program asimilasi dan integrasi. “Terhadap hal ini, sangat perlu dibangun komunikasi yang insentif dan komprehensif” Ujar Suprapto mengakhiri kunjungannya di Bapas Kelas II Watampone. (Humas Bapas Watampone)
Share:

Ikut donor darah, Bapas Watampone turut sambut HBP Ke 58




Bapas kelas II Watampone bersama Palang Merah Indonesia menggelar kegiatan bakti donor darah (24/03/2022) kegiatan ini merupakan rangkaian penyambutan hari bakti pemasyarakatan (HBP) Yang ke 58. Kegiatan donor darah dilaksanakan di Lapas kelas II Watampone dan menghadirkan pegawai Bapas dan lapas Watampone. Dua satker berpedikat WBK ini menyumbang puluhan anggotanya untuk mendonorkan darah demi kemanusiaan.
"Yah ini masih seputar rangkaian penyambutan kami untuk HBP, selain itu tentunya kami berharap agar ini semua bermanfaat" tegas Syamsu Jumadi kaur TU bapas Watampone. Dari pantauan tim humas terlihat beberapa pegawai Bapas turut antusias dalam mengikuti kegiatan donor darah, salah satunya khari susanto yang ditemui tim humas dan merasa senang dengan kesempatan donor darah kali ini. "Saya memang sudah rutin donor darah, selain untuk kebugaran, kesehatan sebenarnya agar dapat bermanfaat untuk yang membutuhkan" tegas Khari PK Pertama Bapas Watampone.
Share:

Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone Hadiri Rapat Koordinasi Layanan Rehabilitasi Tingkat Kabupaten Bone



Watampone - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone yang diwakili oleh PLT Kabapas Kelas II Watampone, Marwati dengan didampingi Kasubsi BKD, Muh. Baydawi menghadiri Rapat Koordinasi Terkait Rehabilitasi Tingkat Kabupaten/Kota di Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bone (BNNK). Rapat dibuka oleh Kepala BNNK Bone, AKBP Ismail Husain, S.H., M.H. dan dihadiri juga dihadiri oleh Lapas Kelas IIA Watampone, Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, Dinas Sosial Kabupaten Bone, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone, dan RSUD Kabupaten Bone.  Rapat yang diadakan pada tanggal 17 Maret 2022 ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika (P4GN), Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika.

Kepala BNNK Bone Ismail Husain dalam sambutannya, meminta para pemangku kepentingan menyatukan visi dan misi serta menjalin kerja sama dalam menyebarluaskan informasi narkoba baik dari segi pencegahan, rehabilitasi maupun pemberantasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. "Lembaga yang sudah dikuatkan agar lebih meningkatkan mutu layanan rehabilitasi dan kerja sama bersama instansi pemerintah terkait," ujarnya. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan BNNK Bone terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, semua kegiatan akan berpedoman pada situasi pandemi Covid-19 dan protokol kesehatan.
Partisipasi dan dukungan keluarga sangat penting untuk proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba, agar pecandu menuju proses kesembuhan dari adiksi," ungkap Marwati usai kegiatan berlangsung. (Humas Bapas Watampone)
Share:

Jalin sinergitas, Bapas Watampone sambut Bapas Makassar dalam rangka koordinasi



Pelaksanaan Tusi pemasyarakatan khususnya di Balai Pemasyarakatan membutuhkan jalinan Sinergitas dan koordinasi. Pernyataan ini mewakili kedatangan tim dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang menyambangi Bapas Kelas II Watampone. Jumat (25/02/2022).
Kedatangan tim dari Bapas Makassar turut disambut hangat oleh seluruh jajaran Bapas Kelas II Watampone. Marwati selaku Plt. Kabapas mengatakan senergitas dan koordinasi menjadi faktor penting suksesnya pelaksanaan tugas Bapas.
"Sinergitas dan koordinasi adalah faktor penting dalam pelaksanaan tugas. Kami berterimakasih tamu dari Bapas Makassar berbagi banyak pengalaman dan sharing knowledge bersama kami" ungkap Marwati.
Diketahui sebelumnya, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat jalinan koordinasi dan komunikasi antar institusi. Terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan kedepannya.
Share:

Sosialisasi Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) Dalam Rangka Implementasi Pelayanan Prima Bagi Klien Penyandang Disabilitas



PLT Kabapas Kelas II Watampone, Marwati, dengan didampingi Kaur TU (Samsu Jumadi), Kasubsi BKD (Muh. Baydawi), dan Kasubsi BKA (A. Masjaya) serta jajaran pegawai Bapas Kelas II Watampone mengikuti sosialisasi Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) dalam rangka implementasi pelayanan prima bagi Klien penyandang disabilitas yang dilaksanakan pada hari Rabu 02 Maret 2022 di aula Kantor Bapas Kelas II Watampone. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerjama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diwakili oleh Nur Rizka Sahid, S.Pd. sebagai narasumber.


Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) tentunya akan berperan penting untuk menghadapi Klien penyandang disabilitas sensorik yaitu penyandang disabilitas akibat terganggunya salah satu fungsi panca indera yang dimiliki manusia, seperti disabilitas rungu, wicara dan netra ungkap Nur Rizka Sahid pada kegiatan ini.


Sosialisasi Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) bagi Klien Pemasyarakatan dalam rangka menghindari diskriminasi dalam memberikan pelayanan publik terhadap Klien Bapas Kelas II Watampone yang  menyandang disabilitas  sensorik guna implementasi pelayanan prima bagi masyarakat, hal ini sejalan dengan  Misi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, ungkap Marwati menutup kegiatan ini.

(Humas Bapas Kelas II Watampone)

Share:

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone Gelar Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Polsek Ponre Kabupaten Bone


Upaya Pelaksanaan Musyawarah dan Diversi di tingkat Kepolisian dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pertama  Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone, A. Nirmala Dewi Walinono dengan didampingi oleh PLT. Kabapas Kelas II Watampone, Marwati dan Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA), A. Masjaya pada Selasa 01 Maret 2022 di Polsek Ponre, Kab. Bone. Pelaksanaan Musyawarah dan  Diversi yang digelar di  Ruang Diversi di Polsek Ponre, Kab. Bone terkait Perkara Pasal 480 ayat (1) dan (2) KUHPidana yang melibatkan Anak dibawah umur dihadapan fasilitator Diversi oleh Kanit Reskrim Polsek Ponre, Aiptu Andi Syarifuddin tokoh masyarakat, Orangtua/Wali dan Anak Korban berjalan dengan baik dan mencapai kesepakatan mencapai kesepakatan dengan mengembalikan Anak kepada orangtua/wali dengan syarat Anak dibeikan sanksi pelayanan sosial kepada mayarakat dan dibawah pengawasan Bapas Kelas II Watampone.


Diversi, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. “Upaya Diversi dilakukan  dengan Mengacu pada UU SPPA, maka penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang melakukan tindak pidana sedapat mungkin dihindari dari pidana penjara sebagai primum remedium, dan mengedepankan asas  ultimum remedium dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum karena seorang anak yang pernah di penjara akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat” ungkap A. Nirmala Dewi Walinono selaku PK yang mendampingi kasus Anak di bawah umur.


SPPA mengedepankan tentang kewajiban untuk memberikan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan semua pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yang dimaksud dilakukan dengan mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah agar mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. SPPA anak membedakan penanganan anak yang melanggar hukum dengan penanganan orang dewasa yang melanggar hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa mental dan fisik anak belum optimal, sehingga kemampuan mereka dalam bertindak dan bertanggung jawab juga tidak sama dengan orang dewasa jelas A. Nirmala Dewi Walinono menambahkan.


Dalam SPPA, diversi menjadi kunci untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Proses diversi mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.” Terang Marwati menutup Diversi tersebut.

(Humas Bapas Kelas II Watampone)

Share:

Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima Oleh Bank Bri Watampone Di Balai Pemayarakatan Kelas II Watampone



Pelayanan Prima ( Service Excellent) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan  prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat khususnya bagi Klien Pemasyarakatan. Pada pelaksanaan sosialisasi ini dipaparkan beberapa contoh pelayanan yang diberikan oleh beberapa organisasi kepada masyarakat selaku pengguna layanan publik. Pelayanan yang diberikan masing-masing organisasi tentunya berfokus  untuk  meraih  kepuasan  dari  masyarakat. 


Untuk  mewujudkan “Pelayanan Prima dan Berkualitas” maka Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone menggelar kegiatan Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima yang bekerja sama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Watampone di Bapas Kelas II Watampone, Selasa 01 Maret 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Narasumber dari KC. BRI Watampone, PLT Kabapas Kelas II Watampone, Marwati, dengan didampingi Kaur TU (Samsu Jumadi), Kasubsi BKD (Muh. Baydawi), dan Kasubsi BKA (A. Masjaya) serta jajaran pegawai Bapas Kelas II Watampone.


Kegiatan ini merupakan upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone untuk memberikan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat. Marketing Bank BRI KC. Watampone bertindak sebagai nara sumber, memberikan pemaparan Standar Layanan Konsumen Smart New Normal berdasarkan pengalaman dan standar pelayanan yang telah dilaksanakan di BRI. "Smart New Normal Commitment dimulai dari penggunaan masker oleh frontliner dan nasabah saat berada di area kantor, fasilitas hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, physical distancing, pembatasan kunjungan dan penyemprotan disinfectant di area kantor. Hal ini adalah komponen penting dalam pelaksanaan komitmen ini," jelas Narasumber.


Menerapkan etos kerja  Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas berdasarkan indikator kinerja pegawai dan parameter mutu,diharapkan dengan diadakannya sosialisasi budaya pelayanan prima ini, maka dapat   menjadi   referensi   bagi jajaran pegawai   Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone untuk   membangun budayanya   sendiri   untuk  mencapai   pelayanan   prima,   sehingga   harapan   dan kepuasan dari  Klien Pemasyarakatan dapat tercapai ungakap Marwati menutup kegiatan ini.

(Humas Bapas Kelas II Watampone)

Share:

Link Terkait

Instagram

Bapas Watampone YouTube



Instagram

narator

Maps

Recent Posts