Penutupan Kegiatan Pelatihan Kemandirian Keterampilan Bersertifikat Bapas Kelas II Watampone Wujudkan Klien Pemasyarakatan Berdikari



PLT Bapas Kelas II Watampone, Marwati didampingi Kasubsi BKA Andi Masjaya, Kasubsi BKD Muh. Baydawi, dan Kaur TU Samsu Jumadi menutup Kegiatan Pelatihan Kemandirian Keterampilan Bersertifikat bagi Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone bertempat di Aula Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone Kab. Bone, Rabu 22 Juni 2022. Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone, UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Bone melaksanakan Pelatihan Kemandirian dibidang Meubelair guna meningkatkan keahlian kerja yang dimulai dari tanggal 09 - 22 Juni 2022.. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pelatihan Kemandirian guna meningkatkan kreativitas dan keterampilan kerja bagi klien pemasyarakatan guna mewujudkan Kleien Pemasyarakatan yang berkualitas dan produktif dalam berintegrasi di masyarakat.


Materi pelatihan kemandirian ini terdiri dari pelatihan dibidang pertukangan dalam bidang furniture, bangunan, perbengkelan, menjahit dan otomotif, namun jika Klien pemasyarakatan berminat pada keterampilan kerja yang lainnya mereka dapat berkonsultasi lebih lanjut pada Balai Latihan Kerja (BLK) Bone yang mana UPTD ini memiliki tugas pokok meningkatkan pelaksanaan latihan kerja, keterampilan bagi tenaga kerja dan pencari kerja, menyiapkan fasilitas pelaksanaan kerjasama pelatihan dan pemanfaatan secara optimal lembaga latihan kerja yang ada dalam rangka penyiapan tenaga kerja siap pakai dan berkualitas.


 Dalam sambutannya Marwati menyampaikan apresiasi dan  mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pelatihan kerja ini. Beliau mengharapkan hasil yang diproduksi dari pelatihan mebelair ini harus berkualitas agar dapat dipromosikan kepada Stakeholder dan dapat dipasarkan secara online melalui promosi di media online, pemasaran secara online merupakan cara yang paling efektif dalam hal pemasaran. “Melalui Pelatihan Kemandirian bersertifikat ini Klien Pemasyarakatan dituntut meningkatkan keahlian kerja dan  berpikir kreatif dalam menghasilkan suatu produk, Tentu kami semua menyadari bahwa pelatihan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun setidaknya melalui pelatihan kemandirian ini dapat menjadi gambaran awal bagi kita semua, langkah atau rencana apa saja yang akan kita tempuh jika bebas kelak, dan mudah-mudahan kedepannya pelaksanaan kegiatan ini menjadi lebih baik lagi menghasilkan SDM yang kreatif, produktif, dan berkualitas, ungkap, Marwati. (Humas Bapas Watampone)

Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Minta Jajaran Konsisten Lakukan Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan



Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan beri pembekalan pada jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kabupaten/Kota  terkait pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan di aula Kanwil, Senin (20/06). 


Pembekalan dikemas dalam bentuk sosialisasi dan dihadiri langsung seluruh kepala UPT Kanwil Sulsel, semantara jajaran pelaksana mengikuti secara daring. Narasumber kegiatan Hasnadirah, Koordinator Bidang Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.


Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak saat membuka kegiatan mengatakan, Kanwil Sulsel memiliki tekad yang kuat untuk terus melakukan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan melalui upaya–upaya sistematis dengan membersihkan diri dari praktik–praktik KKN guna menjaga dan melindungi kredibilitas Kanwil Sulsel.


“Sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM, kita berkewajiban menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, demikian pula kita wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK atau UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi) di lingkungan kerja kita,” jelas Liberti Sitinjak.


“Hal ini menjadi bukti nyata dari komitmen jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk mewujudkan pemerintah yang anti KKN, sejalan dengan capaian Kanwil Sulsel yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 2020 serta menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun ini,” ungkap Kakanwil menutup sambutannya.


Narasumber, Hasnadirah menjelaskan, yang dikenai kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. 



"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," jelas narasumber menekankan. 


Sementara itu benturan kepentingan dikatakan, situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian  kepada pihak tertentu.

Share:

Bapas Watampone gelar kegiatan pelayanan pasca rehabilitasi



Sebanyak 10 orang klien pemasyarakatan Bapas Kelas II Watampone mengikuti kegiatan pasca rehabilitasi di aula Bapas Kelas II Watampone Rabu (18/05/22). Kegiatan yang juga digelar berkat kerjasama Bapas dan BNK ini juga turut dihadiri oleh keluarga klien pemasyarakatan.
Kegiatan pasca rehab yang dilaksanakan dilaksasanakan secara offline dengan protokol kesehatan yang ketat. Disisi lain, para narasumber yang berasal dari unsur pemasyarakatan dan BNK turut antusias dalam memberikan layanan pasca rehab yang merupakan program rutin balai pemasyarakatan.
"Pasca rehab merupakan kegiatan kita dalam mengontrol dan mengevaluasi perkembangan klien pemasyarakatan selama masa reintegrasi, kegiatan ini bertujuan membangun kembali manusia yang dapat diterima di tengah masyarakat" tegas Marwati PLT Kabapas.
Ditemui terpisah, Wawan salah satu klien pemasyarakatan mengaku mendapat banyak hal menarik dan berguna selama kegiatan pelayanan pasca rehabilitasi
"Ya Alhamdulillah ada pengetahuan baru dari pihak Bapas dan BNK, kami juga merasa diperhatikan selama ini" pungkas Wawan
Share:

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Kukuhkan Pengurus PIPAS Sulsel




Pinrang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel), Liberti Sitinjak Kukuhkan pengurus Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2022-2025. 


Pengukuhan ini dirangkaikan pada Pertemuan Rutin Pengurus Pipas dan Launching Website Pipas Sulsel di Rutan Kelas IIB Pinrang, Sabtu (11/06). 



" Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta anggota Pipas agar berbarengan dalam implementasikan dan internalisasikan Mars Pipas yang didalamnya terdapat kata "Setia"," pesan Kakanwil di awal sambutannya


"Petugas Pemasyarakatan harus menyadari sepenuhnya terhadap kewajiban untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang mandiri dan berkualitas. Kewajiban tersebut akan berhasil jika para isteri petugas pemasyarakatan mau dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki dalam menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan dalam era saat ini," lanjut Liberti


menurut Kakanwil dibalik suami yang sukses ada istri yang kuat dalam memberikan kontribusi. Untuk itu, Kakanwil minta seluruh KaUPT dan jajaran agar setia pada istrinya.


"Saya tidak mau dengar ada istri pegawai yang teraniaya karena sifat suaminya," tegas Kakanwil


Selanjutnya dalam mendukung produktifitas anggota pipas, Kakanwil meminta agar hasil karya kreatif anggota Pipas dapat didaftarkan kekayaan intelektualnya karena akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 


Liberti secara penuh akan mendukung dan mendorong Kepala UPT untuk mendistribusikan hasil karya dari Pipas di seluruh kantin UPT agar dapat di nikmati pegawai dan warga binaan.


Terakhir, Kakanwil mengucapkan Selamat atas pengukuhan Pengurus Pipas dan Semoga amanah dalam menjalankan tugas. 


Sementara itu, Ketua Pipas Ibu Sri Suprapto menyampaikan bahwa Pipas hadir adalah untuk mempererat tali silahturahmi dalam rangka terwujudnya kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota, berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Ia akan menggelorakan semangat semboyang pemasyarakatan yakni mandiri, adaptif dan inovatif. 


Kegiatan ini turut dihadiri Kadiv Pemasyarakatan, Suprapto selaku Pelindung Kedua Pipas Provinsi Sulsel, Kadiv Administrasi Sirajuddin, Kadiv Yankumham Nur Ichwan, dan Para Kepala UPT Pemasyarakatan se Sulsel, serta perwakilan anggota Pipas dari UPT Pemasyarakatan.

Share:

Gelar Pelatihan Kemandirian, Bapas Kelas II Watampone Wujudkan Integrasi Bagi Klien Pemasyarakatan



Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone, UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Bone melaksanakan Pelatihan Kemandirian dibidang Meubelair guna meningkatkan keahlian kerja yang dimulai dari tanggal 09 - 22 Juni 2022. Sebanyak 30 (tiga puluh) Klien Pemasyarakatan (WBP) mengikuti kegiatan ini yang dibuka pada Kamis, 09 Juni 2022 bertempat di Aula Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone Kab. Bone. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pelatihan Kemandirian guna meningkatkan kreativitas dan keterampilan kerja bagi klien pemasyarakatan guna mewujudkan Kleien Pemasyarakatan yang berkualitas dan produktif dalam berintegrasi di masyarakat.


Marwati selaku PLT Bapas Kelas II Watampone dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Pelatihan Kemandirian ini merupakan suatu cara pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas hidup, penghidupan dan kehidupan Klien Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 


Peningkatan keterampilan kerja melalui pelatihan kemandirian ini pun diapresiasi oleh Asiwa Muhammad Ikbal selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini akan berdampak positif bagi peningkatan keterampilan kerja dan upaya menggali lebih dalam lagi potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh Klien Pemasyarakatan sehingga dapat berhasil diaplikasikan dalam dunia wirausaha, lanjut beliau menambahkan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone akan senantiasa mendukung dan memberikan follow up lebih lanjut bagi Klien Pemasyarakatan yang ingin mengembangkan bisnis dan keterampilan kerja mereka. Marwati menyampaikan apresiasi dan  mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pelatihan kerja ini. Beliau mewakili Bapas Kelas II Watampone berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta mendapat Ridho dari Allah SWT, agar ke depannya dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk para Klien Pemasyarakatan dapat memulai atau mengembangkan usaha melalui keterampilan kerja yang berkualitas. (Humas Bapas Watampone)

Share:

PLT Kabapas Kelas II Watampone Tinjau Pelaksanaan Pendampingan Hukum Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Polres Sinjai



Watampone – PLT Kabapas Kelas II Watampone, Marwati dengan didampingi  Kasubsi BKA, A. Masjaya, melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pendampingan hukum Untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Di Polres Sinjai pada Senin, 06 Juni 2022. Upaya pendampingan hukum dilakukan oleh 3 (tiga) petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Muda Bapas Kelas II Watampone, yaitu Adam Malik, Amir S., dan Mansur dengan didampingi oleh Kepala Unit. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sinjai, Aiptu Rospida.
Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas dalam proses hukum ketika diduga telah terjadi tindak pidana memiliki peran yang strategis mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan tahap post adjudikasi peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat nyata dalam bentuk membuat laporan litmas, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan sesuai dengan karakteristik dan klasifikasi klien. Anak yang melakukan tindak pidana sedapat mungkin dihindari dari pidana penjara sebagai primum remedium, dan mengedepankan asas  ultimum remedium dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.
Pada Kasus ini 9 (sembilan) Anak dibawah umur diduga melakukan “Tindak pidana kekerasan dan atau melakukan penganiayaan terhadap Anak di bawah umur” sesuai dengan pasal 170 ayat (3) KUHP. Kasus ini dimulai dengan saling ejek antar anak yang berujung pada tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap korban di halaman kantor Dinas Komunikasi Informasi dan Teknologi, Jl. Persatuan Raya, Kel. Balang Nipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai terang Aiptu Rospida. PLT Kabapas Kelas II Watampone, Marwati menjelaskan bahwa jauh sebelum proses persidangan, PK wajib mendampingi anak sejak anak diadukan / dilaporkanmelakukan tindak pidana, khususnya untuk tujuan Diversi.
"Penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan sesuai dengan UU Nomor 11ju Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)" terang Marwati.
Share:

Bapas Kelas II Watampone Laksanakan Bimbingan Kepribadian Bagi Klien Pemasyarakatan



Watampone - Selasa, 02 Mei 2022, Bertempat di aula Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone,  PLT Kabapas Kelas II Watampone, Marwati dengan didampingi Kasubsi BKD Muh. Baydawi, Kasubsi BKA A. Masjaya, dan jajaran pegawai Bapas melaksanakan Bimbingan Kepribadian bagi 30  (tiga puluh) orang Klien Pemasyarakatan. Menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat, kegiatan ini dibuka langsung oleh Marwati. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan suatu komitmen bersama yang wajib dilaksanakan guna memenuhi target kinerja, atau action plan secara tepat waktu dan sasaran hingga diharapkan bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Watampone dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mampu berintegrasi dalam masyarakat.
Pembimbingan Kerohanian bagi Klien Pemasyarakatan khususnya yang beragama Islam adalah untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Klien Pemasyarakatan agar mampu berintegrasi dalam masyarakat, hidup dengan wajar dan berkontribusi positif serta tidak mengulangi tindak pidana kembali. Pada kegiatan ini juga dibagikan seperangkat alat shalat berupa baju koko dan peci. kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan, mengeratkan tali silaturahmi antara kedua belah pihak, sekaligus sebagai bentuk monitoring dari pihak Bapas Watampone terhadap keberadaan kliennya.
Kegiatan Bimbingan Kepribadian yang dilaksanakan berupa ceramah keagamaan yang dibawakan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Asy Syafiiyyah, Ahmad Sunhaji. Dalam ceramahnya Beliau memberikan motivasi bagi Klien Pemasyarakatan untuk menjadi pribadi yang bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari, tidak terjebak dengan masalalu yang kelam serta membuka lembaran baru dan membuktikan bahwa Klien Pemasyarakatan bisa sukses dunia akhirat. Beliau mengingatkan untuk semua baik itu pegawai Bapas Watampone dan Klien Pemasyarakatan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Marwati berharap kegiatan Bimbingan Kepribadian dapat terus berjalan berkesinambungan yang hingga dapat memenuhi hak-hak WBP sehingga mereka dapat
Share:

Link Terkait

Instagram

Bapas Watampone YouTube



Instagram

narator

Maps

Recent Posts